Walikota Palopo, HM Judas Amir menyampaikan sambutan usai pengesahan APBD TA 2018. (ft/shalimmau-maunya)

PALOPO — APBD Kota Palopo tahun anggaran 2018 telah di ketuk palu pada Kamis (30/11/17) sekitar pukul 23.30 WITA tengah malam. APBD TA 2018 mencapai Rp970 miliar lebih.

Sayangnya, dalam pengesahan APBD itu, rencana anggaran hibah pemkot untuk revitalisasi Kedatuan Luwu sebesar Rp1 miliar dicoret. Padahal, dana tersebut sangat dibutuhkan kedatuan Luwu mengingat pada tahun 2019 mendatang, Kedatuan Luwu akan menjadi tuan rumah Festival Keraton Nusantara (FKN) ke-13.

BACA JUGA :Jadi Tuan Rumah FKN, Istana Datu Luwu Mulai Dibenahi

Walikota Palopo, HM Judas Amir dalam sambutannya usai penetapan APBD TA 2018 di Gedung DPRD Kota Palopo mengatakan, setelah melakukan rapat, kepengurusan yayasan kedatuan yang diberi nama Yayasan Langkanae, pengurusnya hanya terdiri dari 3 orang, masing-masing Andi Nur Palullu, Syaifuddin Kaddiraja (Maddika Bua) dan Sharma Hadeyang.

“Menurut saya, kepengurusan ini tidak mencerminkan kedatuan Luwu. Tapi, insyaallah beberapa hari ke depan, saya akan panggil notaris termasuk pengurus untuk membahas hal ini. Kita diskusikan, apakah dengan kepengurusan seperti ini bisa diberikan hibah,” kata Judas Amir.

Menurut Judas Amir, Kedatuan Luwu ini sangat besar, pengurus dan prosedurnya harus benar-benar nampak. Karena tidak mustahil nantinya ada yang mengklaim, cukuplah yayasan masjid kemarin yang di klaim.

“Saya akan pertanyakan kembali kepada 3 orang ini didampingi dari pihak DPRD, termasuk tokoh masyarakat sehingga masalah ini bisa diselesaikan,” sebutnya.

Ketua DPRD Kota Palopo, Harisal A Latief juga mengakui persoalan tersebut ada pada akta pendirian kedatuan. Sekarang sudah ada aturan, bagi penerima hibah harus berbadan hukum, apakah dalam bentuk PT atau yayasan.

“Bukan hanya Palopo yang mengalami hal ini. Tiga daerah lainnya seperti Luwu, Lutra dan Lutim juga mengalami hal yang sama. Tahun 2016 lalu kita semua sudah sepakat masing-masing menghibahkan Rp1 miliar,” katanya.

BACA JUGA :DPRD Palopo Siap Anggarkan Kegiatan Tudang Ade 2018 dan FKN 2019

“Sebenarnya, badan hukum kedatuan sudah ada sejak 20 November lalu. Terkait pengurusnya, mau sendiri atau lebih, itu bukan kapasitas saya menjawab. Seharusnya memang kita segera duduk bersama, bagaimana mencari solusi terbaik, apalgi ini persoalan kultur budaya dan tidak bisa dipisahkan. Cukuplah persoalan ulama dan umara kemarin,” kata Harisal ewat ponselnya.

Terpisah, Datu Luwu, Andi Maradang Machkulau, yang dikonfirmasi via WhatsApp mengaku tidak mempersoalkan rencana alokasi dana hibah dicoret.

“Tidak apa-apa dek, belum rejekinya itu,” tulis Datu Luwu.

“Itukah cuma pendiri, pengurusnya ya saya sebagai ketuanya. Harusnya dibaca dulu akta pendiriannya, tapi ya sudah,” tulis Datu lagi. (asm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × three =