Pansus I saat melakukan konsultasi di Kemendagri, Kamis (7/8)

KORANSERUYA.COM — Panitia Khusus (pansus) I DPRD Kota Palopo melakukan kunjungan kerja ke kementrian dalam negeri Kamis (8/3). Kunjungan kerja tersebut dalam rangka konsultasi terkait rancangan peraturan daerah (ranperda) Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.

Ranperda tersebut diserahkan pihak eksekutif bersama lima ranperda lainnya pada rapat paripurna DPRD Kota Palopo yang berlangsung pada Selasa (11/7) lalu.

BACA JUGA :Akhirnya… Luwu dan Lutra Sepakat Jalankan Program UHC BPJS Kesehatan

Ketua Pansus I, Abd Rauf Rahim yang dikonfirmasi via ponselnya usai melakukan konsultasi ke kemendagri terkait ranperda tersebut mengatakan bahwa ranperda yang dimaksud merupakan sebuah tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan.

“PP tersebut mengamanahkan untuk segera ditindaklanjuti dengan perda paling lambat 3 bulan setelah diundangkan yakni paling lambat Agustus. Artinya, kemendagri mengharapkan agar dibuat perda itu,” kata Legislator Nasdem itu dibalik ponselnya.

Dalam peraturan itu nantinya dibahas mengenai kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota dewan yang merujuk pada kemampuan keuangan daerah itu sendiri.




“Terkait masalah kenaikan tunjangan untuk pimpinan dan anggota dewan, pastinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Bicara kemampuan keuangan daerah merujuk kepada peraturan dalam negeri, dimana disitu dikelompokkan menjadi tiga bagian,” sebut Abd Rauf.

Anak mantan Sekwan Kota Palopo merincikan tiga kelompok yang dimaksud ialah kelompok rendah, sedang dan tinggi.

“Untuk kelas rendah, merujuk ke permendagri nomor 62 tahun 2017. Dimana besaran kemampuan keuangan daerah dibawah Rp300 miliar. Untuk kluster sedang besaran keuangan daerah Rp300 sampai Rp550 miliar serta diatas Rp550 miliar masuk dalam klaster daerah tinggi. Sesuai hitungan, kita masuk dalam kluster sedang,” sebutnya.

BACA JUGA :Garuda Akhirnya Buka Penerbangan ke Bua Luwu

Lanjut Rauf, cara perhitungannya ialah pendapatan umum daerah yang terdiri beberapa jenis seperti PAD, dana bagi hasil pajak dan DAU, kemudian dikurangi dengan belanja PNS.

Sementara tunjangan pimpinan dan anggota dewan yang mengalami kenaikan ialah tunjangan komunikasi kemudian juga ada tambahan dua tunjangan baru yakni tunjangan transportasi dan tunjangan reses.

BACA JUGA :Walikota Palopo Serahkan 6 Jenis Ranperda

“Kenaikannya tidak seberapa, namun ada dua tunjangan yang baru. Setelah ini, kami akan lakukan kunjungan ke kementrian keuangan, setelah itu kembali lagi dan melakukan simulasi dan perhitungan terkait hasil konsultasi untuk dibuatkan perda,” tandas Abd Rauf. (asm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − seven =