Cover utama Koran SeruYA edisi Senin (14/8)
Topik Populer
#Gempa Palu

KORANSERUYA.COM — Walikota Palopo, HM Judas Amir telah melakukan mutasi akbar pada Jumat (11/8) petang lalu. Puluhan pejabat dari eselon II hingga IV dimutasi. Mutasi tersebut boleh dikata mutasi terakhir lantaran Kota Palopo akan menggelar pilkada serentak pada 27 Juni 2018 mendatang.

Diketahui, dalam aturan pilkada, enam bulan sebelum penetapan calon kepala daerah, kepala daerah dilarang melakukan mutasi. Penetapan calon kepala daerah oleh KPU dilakukan pada 12 Februari mendatang. Kecuali, atas persetujuan dari kementrian dalam negeri (kemendagri), mutasi bisa digelar.

BACA JUGA :Cakka : Saya Tidak Rugikan Orang Lain dalam Mutasi, Tapi…

Aturan ini berlaku bagi daerah yang akan menggelar pilkada. Di Tana Luwu ada dua daerah yang akan menggelar pilkada yakni Kabupaten Luwu dan Palopo.  Plt Sekkot Palopo, Jamaluddin Nuhung, mengatakan, hingga saat ini ada 16 jabatan yang lowong. Walikota Palopo, kata mantan Kepala Ispektorat itu masih bisa melakukan mutasi meski sudah memasuki tahapan pilkada dengan mengusulkan ke kemendagri untuk menepatkan pejabat definitif. Seperti jabatan Kepala Dinas Sosial yang pejabatnya meninggal dunia dan jabatan lainnya yang akan ditinggalkan pimpinannya karena alasan pensiun.

“Kemungkinan pak Wali akan mengusulkan ke kemendagri nantinya atas jabatan yang lowong itu,” kata Jamaluddin saat ngopi di Cafe News SeruYA kemarin. Sementara itu, HM Judas Amir saat melantik pejabat pekan lalu, mengatakan,  dirinya hanya melantik 4 orang sebagai Pelaksana tugas (Plt) karena berbagai alasan. Seperti untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dijabat Ilham Tahir.




Judas mengatakan, yang bersangkutan meminta untuk diganti dengan alasan kurang sehat. Apalagi SKPD tersebut merupakan sangat vital di Kota Palopo karena memiliki tipe A. Selain DLH, SKPD lainnya yang pejabatnya di Plt-kan ialah kepala Dinas Sosial.

“Kepala Dinas sosial, dulu pejabatnya defenitif. Tapi karena meninggal, maka yang menggantikan tidak boleh defenitif sebelum dilakukan pemetaan, makanya di Plt-kan yang dijabat oleh sekretarisnya. Seperti untuk Kadishub, yang bersangkutan sudah mengurus pensiunnya, maka kita tunjuk Plt,” sebut Judas.

Satu SKPD lain yang juga di Plt-kan ialah Dinas Perdagangan. Kepala Dinas Perdagangan, Amaluddin juga memaskui masa purnabakti, secara otomatis sekretaris Dinas Perdagangan, ZUlkifli ditunjuk sebagai Plt Kadis Perdagangan.

“Jika nanti semua defenitif, maka jabatan yang lowong ada 16 eselon III. Setelah nantinya peraturan perundang-undangan terpenuhi, setelah selesai pemetaan, kita akan lantik secara defenitif,” jelas Judas.

BACA JUGA :None Jawab Curhat Guru SMA di Lutra… Ini Katanya

Judas berharap, bagi pejabat yang telah dilantik agar menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh dengan kehati-hatian.  “Insyaallah dalam pelantikan ini tidak ada kekeliruan dan terbuka pintu jika ada yang ingin menggugat. Selamat kepada teman-teman,” tandas Judas.

Sementara Andi Mudzakkar mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya masih akan melakukan mutasi sekali lagi.

” Banyak pejabat yang memasuki usia pensiun. Tetapi sebelum diganti saya akan meminta petunjuk ke Kemendagri,” kata Bupati Luwu dua periode ini.

Sebelumnya, Komisioner KPU Palopo Divisi Hukum, Faisal Mustafa, kepada Koranseruya membenarkan bahwa kepala daerah dilarang melakukan mutasi enam bulan sebelum penetapan calon kepala daerah. “Dalam undang-undang disebut pergeseran pejabat. Kepala daerah dilarang melakukan pergeseran pejabat 6 bulan sebelum penetapan calon,” kata Faisal.

BACA JUGA :VIDEO : Suasana Mutasi Akbar Pejabat Pemkot Palopo

Faisal mengatakan, jika melihat tanggal penetapan calon kepala daerah pada 12 Februari 2018 mendatang, maka batasnya tanggal 12 Agustus 2017, tidak ada lagi mutasi bagi daerah yang melaksanakan pilkada. Lanjutnya, jika kepala daerah melakukan mutasi tanggal 12 Agustus keatas, konsekuansinya adalah pencalonan incumbent nantinya pasti dibatalkan.

“Itu sudah jelas dalam aturan,” tegas Faisal. Ditambahkannya, dalam aturan juga memang ada pengecualian pergeseran pejabat enam bulan sebelum penetapan tapi itu sangat tertentu dan atas persetujuan kemendagri.
“Misalnya ada pejabat yang berhalangan tetap seperti meninggal dunia dan sebagainya. Tentunya kepala daerah bisa melakukan pergeseran atas persetujuan mendagri,” tandasnya. (asm-eca/adn)