Spanduk berisi nomor hotline pengaduan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan yang dipasang dalam ruangan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan di Kantor Disdukcapil Palopo. (ft/vhera)
Spanduk berisi nomor hotline pengaduan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan yang dipasang dalam ruangan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan di Kantor Disdukcapil Palopo. (ft/vhera)

LAPORAN: Vhera, Palopo

PALOPO, SeruYA–Pengurusan berbagai dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Akte Kelahiran, dan berbagai dokumen kependudukan lainnya, masih digratiskan Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palopo.

Karena itu, bagi masyarakat yang akan mengurus berbagai dokumen kependudukan di Kantor Disdukcapil Palopo, supaya tidak mengeluarkan biaya ataupun uang kepada pihak manapun untuk pengurusan berbagai dokumen kependudukan tersebut.

Tak hanya itu, supaya terhindar dari segala bentuk praktek pungutan liar (Pungli), warga disarankan mengurus langsung dokumen kependudukan tanpa melalui perantara alias calo.

“Kami sudah memasang imbauan melalui spanduk dalam ruangan pengurusan dokumen kependudukan, supaya bisa dibaca dan diketahui warga, saat mengurus dokumen kependudukan,” kata Sekretaris Disdukcapil Palopo, Irfan Hermawan Abbas kepada KORAN SeruYA, kemarin.

Dalam spanduk sepanjang 3 meter tersebut, Disdukcapil menuliskan 3 nomor ponsel sebagai hotline pengaduan yang bisa dihubungi oleh masyarakat, untuk melaporkan langsung kepada Kepala Disdukcapil Palopo bila dipersulit dalam pengurusan dokumen kependudukan, termasuk bisa melaporkan jika dimintai pungli pengurusan dokumen kependudukan yang sudah lama digratiskan.

“Ada tiga nomor Handphone yang kita cantumkan di spanduk tersebut, jika masyarakat menemui ada pihak kita yang melakukan pungli ataupun dipersulit dalam mengurus dokumen-dokumen kependudukan langsung saja hubungi nomor tersebut. Dan secepatnya kita akan tindaki,” jelas Irfan.

Irfan tidak menampik adanya pandangan jika instansi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik sangat rentan tindakan pungli. Disamping lantaran adanya calo, kebiasaan warga untuk instan menjadi peluang bagi oknum tertentu meraup keuntungan pribadi.

“Sekarang sudah kami upayakan penindakan kepada petugas Disdukcapil bika melakukan pungli. Ini juga upaya kami mendukung pemberantasan segala bentuk pungli dalam pelayanan masyarakat,” katanya.

Menurut Irfan, pihaknya juga sudah mengeluarkan imbauan kepada warga yang akan membuat identitas diri agar mengurus sendiri, dan petugas pun ditegaskan untuk tidak menerima pembuatan melalui perantara. “Bahkan, sempat kita jalankan program perekaman secara offline ke setiap kecamatan,” katanya.

Irfan mengimbau kepada masyarakat Kota Palopo jika ingin melakukan pengurusan dokumen kependudukan agar kiranya yang bersangkutan untuk datang langsung mengurus di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo. “Mulai sekarang, jangan pakai calo atau perantara,” tandas Irfan. (vhera)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 + 4 =