Wakil Bupati Luwu berfoto bersama sejumlah anggota DPD RI yang berkunjung ke Walenrang kemarin.
Wakil Bupati Luwu berfoto bersama sejumlah anggota DPD RI yang berkunjung ke Walenrang kemarin.

KORAN SeruYA–Secara administrsi dan geografis wilayah Walmas dinilai sangat laik menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), Luwu Tengah seperti yang selama ini diperjuangkan sejumlah pihak. Untuk itu, DPD RI juga ikut menjanjikan akan memperjuangkan pembentukan Luteng dengan merekomendasikan DOB atau daerah persiapan.

Demikian disampaikan anggota Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Bahar Ngitung saat berkunjung ke Walmas, Selasa (27/9/2016).

Bahar Ngitung berkunjung ke Walenrang bersama enam anggota DPD lainnya. Yaitu Abdurahman Lahabato, Yusran A. Silondae, Nurmawati Dewi Bantilan, Hana Hasana Fadel Muhammad, Robiatul Adawiyah dan Eni Sumarni.

Dalam kunjungannya, Bahar Ngitung atau yang akrab disapa Obama ini bertatap muka dengan ratusan masyarakat Walmas di halaman SMKN 1 Walenrang. Dia hadir didampingi oleh Wakil Bupati Luwu, Amru Saher, salah seorang anggota DPRD Provinsi, 10 orang anggota DPRD Kabupaten Luwu perwakilan Walmas serta sejumlah kepala SKPD Pemkab Luwu.

Sekira dua jam mendengarkan harapan masyarakat di Lapangan Upacara SMKN 1 Walenrang, Bahar Ngitung berbicara di hadapan masyarakat Walmas dan menjanjikan rekomendasi dari DPD terkait dukungan dan dorongan agar Luwu Tengah masuk dalam Daerah Otonomi Baru (DOB) atau daerah persiapan.

Dijelaskan Obama, untuk DOB Luwu Tengah pada dasarnya secara administrasi dan geografis sudah memenuhi syarat.

“Geografis, Luwu Tengah sangat layak untuk berdiri sebagai otonomi baru karena posisi terpisah dari daerah induk yang dibatasi oleh Palopo di tengah tengahnya. Secara geografis juga daerah ini memiliki luas 765 km persegi, berbatasan dengan Luwu Utata, Toraja Utara, Kota Palopo, dan Teluk Bone dengan jumlah penduduk 93.575,” katanya.

Menurutnya, ini sebuah potensi sangat layak untuk menjadi sebuah daerah otonomi baru. Dia menambahkan bahwa keberadaannya di Walmas siang kemarin membuatnya yakin bahwa dorongan pemekaran Kabupaten Luwu tengah murni adalah keinginan dan aspirasi masyarakat bukan karena faktor politik kelompok atau pihak tertentu.

Dia menyampaikan bahwa melihat aspirasi masyarakat Walmas sangat besar untuk mendukung daerah daerah mereka terpisah dari kabupaten induk. Selain itu, DPD juga dalam kunjungan kemarin mengaku telah memastikan kesiapan daerah dan pemerintah Kabupaten Luwu sendiri dalam hal ini Bupati Luwu, Andi Mudzakkar dan Wakil Bupati Luwu, Amru Saher dalam mendukung dan memperjuangkan terbentuknya DOB di Luwu, yakni Luwu Tengah.

“Masalah administratif dan geografis tidak ada kendala. Sekarang bagaiamna mendapat dukungan politik karena untuk berdirinya sebuah otonomi baru harus mendapat persetujuan DPR dan pemerintah. Tripartid atau tiga unsur yang harus mendukung, DPD ada di dalamnya, DPR dan pemerintah,” katanya.

Kunjungan DPD di Walmas telah memastikan satu tahapan sudah lewat. “Sekarang tahapan baru yang akan kita masuki, yakni mendapatkan persetujuan DPR RI khususnya Komisi II. Untuk itu, kita harapkan bahwa kawan-kawan anggota DPR RI yang berasal daerah Dapil III sulsel khususnya dari luwu dapat memberikan dukungan secara politik bahwa tidak ada alasan lagi buat kita untuk tidak menjadikan Walmas ini untuk menjadi daerah otonomi baru yang namanya Luwu Tengah karena seluruh persyarata sudah dipenuhi,” tegasnya.

Wakil Bupati Luwu, Amru Saher mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan DPD RI selama ini. Dirinya menjelaskan bahwa keberadaan Walmas yang berjarak sekira 100 kilometer dari dari Belopa, Ibu Kota Kabupaten Luwu yang merupakan sentra pelayanan kepada masyarakat menjadi alasan yang utama dan paling mendasar masyarakat di Walmas ingin membentuk satu pemerintahan yang baru di wilayah mereka.

“Esensi pemerintahan sendiri memang sedikit terganggu karena persoalan jarak yang jauh dan persoalan rentan kendalipun dari kami Pemerintah Kabupaten Luwu merasakan ada rentan kendali yang jauh dan tidak efektif. Sehingga keinginan pemekaran luwu tengah memang lahir dari masyarakat yang ada di Walmas tidak ada yang terjadi seperti di daerah lain bahwa ini hanya keinginan elite saja hanya keinginan satu kompok saja, tapi ini lahir dari kesadaran masyatakat,” kata mantan anggota DPRD Provinsi Sulsel ini.

Untuk itu, kata Wakil Bupati Luwu, Pemkab Luwu sangat berharap Walmas sesegara mungkin bisa menjadi Kabupaten Luwu Tengah. Pemerintah menyadari pelayanan yang lebih baik dan cepat dari sangat dibutuhkan masyarakat, pemerintah juga menyadari bahwa kondisinya tidak akan efektif jika seperti yang terjadi saat ini di Walmas. Harus langkah berani kata dia untuk mendorong terus pemekaran Walmas karena kebutuhannya memang begitu.

Sejumlah masyarakat dan tokoh adat dalam pertemuan kemarin juga diberi kesempatan untuk berbicara. Mereka rata-rata mengeluhkan jarak antara ibu kota Kabupaten Luwu dengan Walmas yang jauh sehingga ketika masyarakat ingin mengurus administrasi tertentu seperti KTP, KK, ataupun urusan kepegawaian oleh PNS dan guru di Walmas sangat kesulitan.

Belum lagi katanya jika urusan mereka tidak seleaai dalam satu hari karena persoalan pejabat yang tidak ada di Belopa. “Kadang untuk mengurus KTP saja kami harus keluarkan biaya hingga Ro300 ribu bahkan Rp500, memang gratis tapi ongkos kami ke Belopa yang mahal,” ujar salah seorang warga yang berbicara.

Rombongan DPD RI ini tiba di Walmas sekira pukul 10.00 wita dan meninggalkan Walmas sekira pukul 12.00 wita. Saat memasuki wilayah perbatasan Walmas rombongan ini disambut meriah oleh ribuan anak sekolah di jalan poros mulai dari anak SD hingga SMA. Selain itu sepanjanh jalan di perbatasan Kota Palopo dan Walmas hingga ke lokasi pertemuan juga dipenuhi spanduk dukungan pembentukan DOB Luwu Tengah.(echa/wandy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 1 =