Forum Honorer K2 Palopo saat mendatangi gedung DPRD menolak perekrutan P3K.

PALOPO — Pemerintah sudah membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk honorer K2 sejak Minggu (10/2/2019 kemarin. Pendaftarannya dilakukan dengan sistem online melalui portal sscasn.bkn.go.id.

Namun khusus untuk Kota Palopo, pemerintah kota enggan membuka pendaftaran. Salah satu alasannya ialah tak adanya anggaran untuk menggaji para tenaga P3K nantinya.

BACA JUGA :VIDEO : Hanya Mau Diangkat jadi ASN, Honorer K2 Palopo Tolak P3K

Sejumlah honorer K2 Palopo mendatangi gedung DPRD Palopo, Senin (11/2/2019). Kedatangan mereka untuk menolak perekrutan P3K. P3K kata mereka akan mengubur mimpi menjadi ASN.

Para honorer K2 diterima oleh sejumlah anggota DPRD dari komisi I di ruang musyawarah. Mereka adalah ketua Komisi I, Abdul Jawad dan dua rekannya, Bakri Tahir dan Budirani Ratu. Hadir juga Kepala Seksi Pengadaan dan Informasi BKPSDM Palopo, Hamka.

Hamka mengatakan, hingga saat ini pemerintah Kota Palopo belum membuka rekrutmen P3K karena berbagai alasan.

“Hasil rapat di Batam beberapa waktu yang lalu bersama kepala daerah dengan pemerintah pusat, daerah diminta untuk menganggarkan gaji P3K di APBD. Sementara APBD untuk tahun anggaran 2019 sudah ketuk palu,” kata Kepala Seksi Pengadaan dan Informasi BKPSDM Palopo, Hamka dihadapan forum honorer K2 Palopo.

Di Batam kata Hamka, disampaikan bahwa gaji P3k akan dianggarkan melalui DAU APBN, tapi sejauh ini belum ada.

“Kami masih menunggu. Kami juga belum berani membuka pendaftaran P3K karena bisa menjadi masalah. Misalnya kita buka dan bapak ibu dinyatakan lulus. Mungkin saja hanya berjalan sampai 5 bulan digaji, setelah itu diputus karena pemkot tak bisa menggaji lagi,” beber Hamka.

BACA JUGA :Suasana Haru Warnai Upacara Terakhir Pemerintahan Cakka-Amru, Bupati : Saya Mohon Maaf

Ketua Forum Honorer K2 Palopo, Parida dengan tegas mengatakan pihaknya menolak P3K dibuka di Palopo.

“Kami hanya mau jadi ASN, bukan P3K. Sudah puluhan tahun kami mengabdi. Tolong kami, jangan buka perekrutan P3K. P3K tidak menjamin kehidupan kami,” katanya.

Permintaan forum honorer K2 Palopo disambut baik pihak BKPSDM dan DPRD Palopo. Dalam forum itu disepakati bahwa pemkot Palopo tak akan membuka perekrutan tenaga P3K. (asm)