Muhammad Fadillah
Muhammad Fadillah

KORANSERUYA.COM — Janji pemekaran provinsi Luwu Raya yang disuarakan Nurdin Halid (NH), nampaknya dipahami banyak pihak tidak lebih sebatas jualan politik semata untuk kepentingan pencalonannya. Mantan Ketua Umum IPMIL Raya Unhas, Muh Fadhilah Usman, mengatakan, janji pemekaran provinsi Luwu Raya, bukan kali ini disuarakan. Melainkan di setiap momentum pilgub, janji-janji itu sering dijadikan jualan politik.

BACA JUGA : IYL-Cakka Siapkan Deklarasi di Lima Zona

“Isu seperti ini sejak dulu. Bahkan saat Opu Andi Djemma menjabat Datu Luwu beliau pernah menggelorakan daerah istimewa Luwu pada tahun 1958. Begitu juga di setiap perhelatan politik, isu ini sering di angkat. Tapi faktanya hanya sebatas wacana belaka. Jadi kami ingatkan, tidak usah membodoh-bodohi rakyat hanya untuk kepentingan politiknya,” tegas Fadhil, Rabu (02/08/17).

BACA JUGA : DPC PBB Luwu Penentu Kandidat yang akan Diusung di Pilkada

Alumni Fakultas Teknik Unhas ini menaruh harapan, agar masyarakat tidak terlena dengan janji-janji para elit. Terutama jika elit tersebut punya rekam jejak yang diragukan, atau seringkali tersandung kasus saat memimpin.

“Kita harus selektif memilih pemimpin. Jangan sampai kita terlena dengan permainan kata, sementara kita tidak tahu sepak terjangnya. Kita boleh memegang janji-janji, sepanjang figur itu memang punya rekam jejak yang mumpuni,” katanya.

Soal janji NH, lanjut dia, itu bukan diutarakan saat baru mencalonkan diri. Alasannya, NH merupakan pentolan di salah satu partai di nasional, sehingga jika punya komitmen, seharusnya itu dikawal sejak dulu.




“Tidak usah kita muluk-muluk. Cukup pemekaran Luwu Tengah dulu untuk mencukupkan syarat terbentuknya provinsi. Semestinya ini dikawal di pusat, termasuk peran dan keberadaan Pak Aziz yang sudah berapa periode di DPD RI,” pungkasnya. (*/rilis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten − 7 =