Hamzah Jalante (tengah) menjadi pemateri pada Workshop dan Konsinyering yang diselenggarakan oleh Pemkab Morowali. Nampak juga disamping Hamzah, Bupati Morowali, Anwar Hafid.
Topik Populer
#Gempa Palu

KORANSERUYA.COM — Kepala BPKAD Palopo, Hamzah Jalante diundang khusus untuk membawakan materi pada Workshop dan Konsinyering RAPBD Menuju Pengelolaan Pemerintahan Berbasis E-Goverment yang diselenggarakan oleh Pemkab Morowali di Hotel Aryaduta Makassar, Sabtu (11/11/17).

Undangan tersebut tidak lepas dari kinerja tangan dingin Hamzah Jalante untuk membantu Walikota Palopo, HM Judas Amir meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dua kali berturut-turut dari BPK RI atas pengelolaan keuangan daerah. Di mana sebelumnya, Palopo hanya meraih WDP bahkan sempat disclaimer.

Hamzah menyampaikan materi tentang Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Keuangan Daerah di Kota Palopo.

Sejumlah ASN Kabupaten Morowali mengikuti Workshop dan Konsinyering.

Di hadapan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Morowali, Hamzah berbagi tips tentang pengelolaan keuangan di Kota Palopo.

Hamzah mengulas secara detail penerapan prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Keuangan Daerah di Kota Palopo.

Hamzah banyak bercerita tentang pelaporan keuangan daerah Kota Palopo yang sebelum dia menjabat sebagai Kepala DPPKAD (sekarang BPKAD) terbilang amburadul, bak kapal pecah.

“Saat saya mulai ditunjuk Walikota sebagai kepala DPPKAD saat itu, saya melihat pengelolaan keuangan bak kapal pecah. Bocor besar sana-sini. Ibarat kursi yang seharusnya di teras, dipasang di dapur. Bahkan ada sejumlah aset yang tidak tercatat. Ini semua yang mulai dibenahi,” kata Hamzah.

Lantas bagaimana pengelolaan keuangan ditata ulang ? langkah pertama yang dilakukan Hamzah ialah memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada melalui peningkatan kualitas SDM aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

“Caranya melalui bimtek penatausahaan dan pelaporan keuangan SKPD, pembinaan pengelolaan barang milik daerah serta peningkatan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan,” jelas Hamzah.

Dari upaya tersebut lanjut Hamzah, hasilnya adalah semakin tertibnya pelaksanaan pengelolaan keuangan SKPD hingga terwujudnya laporan keuangan SKPD berbasis akrual sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hal tersebut menjadi salah satu penunjang utama capaian opini WTP dari BPK pada tahun 2015 dan 2016.

“Opini disclaimer periode tahun 2008-2011 menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah Kota Palopo belum menyajikan secara wajar posisi keuangan Pemerintah Kota Palopo. Tahun 2012 opini Pemerintah Kota Palopo meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Palopo selama periode 2008-2012 belum optimal,” beber Hamzah.

Bahkan kata Hamzah, tahun 2013 opini mengalami penurunan dari WDP pada tahun 2012 menjadi Disclaimer kembali pada tahun 2013. Penurunan ini disebabkan adanya kebocoran kas sebesar Rp8,4 miliar yang terjadi pada tahun 2010 namun di temukan dan di angkat pada LKPD Tahun 2013.

“Tahun 2014 meningkat kembali menjadi WDP dan tahun 2015 Pemerintah Kota Palopo memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya dan dipertahankan pada tahun 2016. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kota Palopo telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan Pemerintah Kota Palopo,” bebernya lagi.

“Mengelola keuangan negara perlu diperhatikan aspek ketelitian dan kehati-hatian. Intinya ada di situ,” tegas Hamzah. (asm)