Ketua DPRD Palopo, Harisal A Latief saat menerima perwakilan honorer K2 Palopo di ruangan kerjanya, Senin (20/11/2017) lalu. (ft/chaliq)
Ketua DPRD Palopo, Harisal A Latief saat menerima perwakilan honorer K2 Palopo di ruangan kerjanya, Senin (20/11/2017) lalu. (ft/chaliq)

KORANSERUYA.COM–Kepala Badan Kepegawaiaan Daerah (BKD) Kota Palopo, Dahri Saleng, mengatakan, jumlah tenaga honorer kategori dua (K2) yang terdata di BKD Palopo, tercatat 2.683 orang. Para honorer K2 ini mengabdi di berbagai SKPD di jajaran Pemkot Palopo.

“Sesuai data kami (BKD), jumlahnya 2.683 orang,” ujar Dahri Saleng saat ditemui KORAN SeruYA di kantornya, Selasa (21/11/2017).

Dahri Saleng mengaku, sesuai keinginan perwakilan honorer K2, pihaknya siap berdialog dan berdiskusi mengenai berbagai hal, termasuk mengenai nasib para honorer K2 tersebut yang sampai saat ini belum ada regulasi pengangkatan mereka menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diterbitkan Pemerintah Pusat.

“Kami siap berdialog, apalagi kalau dialog tersebut dimaksudkan untuk membahas mengenai nasib para pegawai honorer K2 tersebut, yang sampai saat ini belum ada kejelasan kapan akan diangkat menjadi PNS. Kapanpun kami siap,” ujar Dahri Saleng.

Dijelaskan Dahri Saleng, untuk pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS, secara Nasional memang tidak jelas karena sampai saat ini belum ada payung hukum atau regulasi pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS yang diberlakukan Pemerintah Pusat. Sebab, pengangkatan mereka menjadi pegawai negeri sipil, itu tergantung keputusan dari Pusat.

(BERITA TERKAIT): Temui Dewan, Honorer K2 Palopo Minta Diupah Sesuai UMP, Ini Aspirasi Mereka…

“Kami di daerah sepenuhnya mengikut keputusan Pusat. Jadi, kami di daerah sama sekali tidak pernah menghalang-halangi pengangkatan honorer K2 jadi CPNS. Justru kami berharap, ada regulasi diterbitkan Pusat agar honorer K2 bisa diangkat menjadi CPNS,” imbuh Dahri Saleng.

Dahri Saleng juga meminta honorer K2 Palopo yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Kota Palopo agar mendata honorer K2 yang saat ini tidak lagi aktif mengabdi di berbagai SKPD, untuk dikoordinasikan dengan BKD Kota Palopo. Tak hanya itu, kata dia, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan masing-masing pimpinan SKPD terkait honorer K2 yang tidak lagi aktif mengabdi, agar bisa didata.

“Silahkan setor nama-nama honorer K2 yang sudah tidak aktif, saya akan komunikasikan nama-nama tersebut kepada masing-masing pimpinan SKPD terkait perihal status pegawai itu. Kami juga akan berkoordinasi dengan pimpinan SKPD,” kata Dahri.

Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi munculnya nama-nama baru honorer K2, jika nantinya ada kebijakan pemerintah Pusat mengangkat honorer K2 menjadi CPNS. “Dengan begitu, honorer K2 yang masih aktif dapat terakomodir semua untuk menjadi PNS,” katanya.

Terkait keinginan para honorer K2 agar diupah sesuai UMP, menurut Dahri Saleng, pihaknya di BKD tidak punya kewenangan ke arah itu. Kendati demikiaan, kata dia, untuk menyesuaikan gaji/upah mereka dengan upah minimum provinsi (UMP) harus dipertimbangkan sesuai dengan kondisi keuagan APBD Kota Palopo, dan sepenuhnya tergantung keputusan kepala daerah dan atas persetujuan DPRD.

Untuk diketahui, puluhan honorer K2 lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palopo mendatangi Kantor DPRD Kota Palopo, Senin (20/11) lalu. Sebelum ke DPRD, perwakilan honorer K2 juga menemui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo, Dahri Saleng.

Kedatangan mereka ke Dewan untuk mengadukan nasib mereka, karena sampai sekarang ini belum terangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS. Tak hanya itu, mereka meminta agar dimediasi bertemu dengan pemerintah daerah agar Walikota Palopo, HM Judas Amir selaku kepala daerah menerbitkan Surat Keputusan Kolektif honorer K2.

Salah seorang perwakilan honorer K2, Kasdin mengungkapkan, pihaknya meminta DPRD Kota Palopo untuk memfasilitasi pertemuaan antara pegawai honorer K2 dengan pemerintah Kota Palopo. Dengan begitu, mereka dapat menyampaikan kepada pemerintah untuk menerbitkan surat keputusan (SK) kolektif honorer K2.

“Kami ingin memperjuangkan nasib sebanyak 2.836 pegawai honorer K2 agar Pemkot Palopo dapat menerbitkan SK kolektif honorer paling lambat bulan Desember 2017 yang akan menjadi pedoman untuk dikirim ke tingkat Pusat,” ujar Kasdin.

Selain itu, para pegawai honorer K2 juga menuntut agar dalam pembahasan APBD Kota Palopo tahun anggaran 2018 dapat diakomodir upah kerja tenaga honorer sesuai dengan standar upah minimum Provinsi (UMP), seperti yang diterapkan di Kab/Kota lain.

Menjawab aspirasi perwakilan honorer K2, Ketua DPRD Kota Palopo, Harisal A Latif mengatakan DPRD Palopo siap memfasilitasi mereka untuk bertemu dengan Pemkot Palopo. Untuk itu, Harisal meminta kepada mereka untuk bersurat ke DPRD Kota Palopo untuk dijadikan dasar agar mereka dapat dipertemukan dengan pihak Pemkot.

“Secara pribadi, saya memahami dan bersimpati dengan kondisi yang dialami tenaga honorer K2 Kota Palopo. Untuk itu, kami di DPRD siap memasilitasi mereka agar bisa dipertemukan dengan Pemkot Palopo,” jelas Harisal A Latif.

Sedang mengenai upah tenaga honorer K2, Ketua DPRD Kota Palopo mengatakan usulan tersebut akan dipertimbangkan sesuai dengan kondisi keuangan APBD Kota Palopo.

Senada itu, Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Palopo, Dahri Suli, mengatakan, apa yang disuarakan 2.836 honorer K2 tersebut akan ditindak lanjuti pihaknya kepada eksekutif. “Kami akan panggil BKD pertanyakan hal ini, jika memang daerah lain menerapkan dan tidak melanggar aturan mengenai upah honorer K2 sesuai UMP, kenapa tidak di Palopo,” katanya.

Meski demikian, Dahri Suli menyampaikan bahwa DPRD dan pemerintah tetap akan mempertimbangan segi anggaran atau kemampuan keuangan daerah. “Pertimbangan anggaran tentu menjadi pertimbangan utama apakah tuntutan honorer K2 ini bisa ditindak lanjuti,” ujarnya. (liq)

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 2 =