ilustrasi
ilustrasi
Topik Populer
#Gempa Palu

 

KORANSERUYA.COM–Janji bakal calon gubernur Sulsel, Nurdin Halid, untuk memekarkan Luwu Raya menjadi provinsi Luwu Raya jika terpilih dinilai hanya janji politik saja.

Ketua DPD PAN Luwu Utara, Karimuddin yang dimintai tanggapannya mengatakan, pernyataan tersebut hanya dagangan politik untuk membuat rakyat Tana Luwu terlena dan terpesona.

“Itu bukan tugas gubernur. Tapi merupakan tanggung jawab semua orang Luwu yang ada di Senayan. Mengapa tidak berjuang untuk memasukkannya dalam prolegnas (program legislasi nasional) pembentukan provinsi Luwu Raya,” katanya kepada KoranseruYA.com, malam tadi.

Mestinya, kata dia, soal provinsi Luwu Raya ada di tangan anggota DPR RI. Hanya saja, lantaran tidak niat dan kemauan makanya perjuangan tersebut hingga kini belum juga terealisasi.

Dia mengatakan, janji provinsi Luwu Raya sudah lama didengungkan oleh sejumlah calon gubernur Sulsel sebelumnya. Makanya, anggota DPRD Luwu Utara ini mengatakan janji tersebut sudah basi.

“Juallah program yang lebih menyentuh ke masyarakat Luwu. Bukan soal provinsi karena itu sudah janji lama dan sudah basi. Masyarakat sudah bosan,” ujarnya.




Dia juga menyorot peran calon wakil gubernur Aziz Qahhar Mudzakkar yang kini menjabat sebagai anggota DPD RI. Mestinya kata dia, Aziz mengusulkan kepada anggota DPR RI agar agenda provinsi Luwu Raya bisa menjadi salah satu prioritas.

“Tapi sudah belasan tahun di DPD, Ustad Aziz tidak pernah sekalipun terdengar bicara soal ini. Ustad hanya datang ke Luwu saat akan ada pemilihan lagi,” katanya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh mantan Ketua Umum IPMIL Raya Unhas, Muh Fadhilah Usman. Dia mengatakan, janji pemekaran provinsi Luwu Raya, bukan kali ini disuarakan. Melainkan di setiap momentum pilgub, janji-janji itu sering dijadikan jualan politik.

“Isu seperti ini sejak dulu. Bahkan saat Opu Andi Djemma menjabat Datu Luwu beliau pernah menggelorakan daerah istimewa Luwu pada tahun 1958. Begitu juga di setiap perhelatan politik, isu ini sering di angkat. Tapi faktanya hanya sebatas wacana belaka. Jadi kami ingatkan, tidak usah membodoh-bodohi rakyat hanya untuk kepentingan politiknya,” tegas Fadhil.

Alumni Fakultas Teknik Unhas ini menaruh harapan, agar masyarakat tidak terlena dengan janji-janji para elit. Terutama jika elit tersebut punya rekam jejak yang diragukan, atau seringkali tersandung kasus saat memimpin.

“Kita harus selektif memilih pemimpin. Jangan sampai kita terlena dengan permainan kata, sementara kita tidak tahu sepak terjangnya. Kita boleh memegang janji-janji, sepanjang figur itu memang punya rekam jejak yang mumpuni,” katanya.

Soal janji NH, lanjut dia, itu bukan diutarakan saat baru mencalonkan diri. Alasannya, NH merupakan pentolan di salah satu partai di nasional, sehingga jika punya komitmen, seharusnya itu dikawal sejak dulu. “Tidak usah kita muluk-muluk. Cukup pemekaran Luwu Tengah dulu untuk mencukupkan syarat terbentuknya provinsi. Semestinya ini dikawal di pusat, termasuk peran dan keberadaan Pak Aziz yang sudah berapa periode di DPD RI,” pungkasnya. (adn)