Wali Kota Palopo HM Judas Amir melakukan pelantikan massal terhadap ratusan pejabat lingkup pemerintah Kota Palopo Senin (9/1/17) di lapangan Pancasila. Tampak Judas Amir menyematkan tanda jabatan kepada Darsan Dappi yang dilantik menjabat Camat Telluwanua.
Wali Kota Palopo HM Judas Amir melakukan pelantikan massal terhadap ratusan pejabat lingkup pemerintah Kota Palopo Senin (9/1/17) lalu di lapangan Pancasila. Tampak Judas Amir menyematkan tanda jabatan kepada Darsan Dappi yang dilantik menjabat Camat Telluwanua.
Topik Populer
#Gempa Palu

KORANSERUYA.COM — Issu mutasi beberapa hari terakhir kian merebak di lingkup pemerintah Kota Palopo. Sejumlah ASN di Kota Palopo mulai ‘resah’ dengan issu tersebut. Kabarnya, Walikota Palopo akan melakukan mutasi sekali lagi sebelum terbentur aturan.

Di sisi lain, ada yang menyebut bahwa Walikota Palopo, HM Judas kini tidak bisa lagi melakukan mutasi lantaran terkendala reguslasi pilkada serentak.

BACA JUGA :Lima Figur Calon Pendamping Judas di Pilkada Palopo

Dalam aturan pilkada, pemerintah daerah dilarang melakukan mutasi enam bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah.

Komisioner KPU Palopo Divisi Hukum, Faisal Mustafa,SH yang ditemui Koranseruya.com diruang kerjanya Selasa (8/8) membenarkan bahwa kepala daerah dilarang melakukan mutasi enam bulan sebelum penetapan calon kepala daerah.

“Dalam undang-undang disebut pergeseran pejabat. Kepala daerah dilarang melakukan pergeseran pejabat 6 bulan sebelum penetapan calon,” kata Faisal.




Faisal mengatakan, jika melihat tanggal penetapan calon kepala daerah pada 12 Februari 2018 mendatang, masih tersisa beberapa hari bagi kepala daerah khususnya Walikota Palopo untuk melakukan mutasi.

“Berdasarkan tanggal penetapan calon, berarti per 12 Agustus 2017 mendatang, tidak ada lagi mutasi,” sebutnya.

BACA JUGA :Kisah Ketua STIEM Palopo : Dari Cleaning Service Hingga Jadi Tukang Becak

Lanjutnya, jika kepala daerah melakukan mutasi tanggal 12 Agustus keatas, konsekuansinya adalah pencalonan incumbent nantinya pasti dibatalkan.

“Itu sudah jelas dalam aturan,” tegas Faisal,.

Ditambahkannya, dalam aturan juga memang ada pengecualian pergeseran pejabat enam bulan sebelum penetapan tapi itu sangat tertentu dan atas persetujuan kemendagri.

“Misalnya ada pejabat yang berhalangan tetap seperti meninggal dunia dan sebagainya. Tentunya kepala daerah bisa melakukan pergeseran atas persetujuan mendagri,” tandasnya.

Menarik ditunggu, apakah Walikota Palopo akan melakukan mutasi pejabat di hari yang tersisa atau tidak.(asm)

Tahapan Pilkada Serentak 2018

-Pendaftaran pasangan calon dimulai 8-10 Januari 2018
-Penetapan pasangan calon 12 Februari 2018
-Pengundian nomor urut 13 Februari 2018
-Pengumuman daftar pemilih tetap 29 April-27 Juni 2018
-Kampanye 15 Februari-23 Juni 2018
-Kampanye media massa, cetak dan elektronik 10-23 Juni 2018
-Debat pasangan calon 15 Februari-23 Juni 2018
-Pemungutan suara 27 Juni 2018