jokowi
jokowi

KORAN SeruYA–Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. PP ini membuat sejumlah pejabat di sejumlah daerah akan kehilangan jabatan, salah satunya Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng).

Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli mengatakan, dengan adanya PP No 18 tersebut, sejumlah pejabat eselon III dan eselon IV akan kehilangan jabatannya. Hal itu menjadi persoalan dan kekhawatiran yang harus diselesaikan bersama.

“Ada sekitar 40 jabatan di Eselon IV yang perlu pemetaan ulang dan dicarikan tempat karena kehilangan jabatan,” ujar Jhon dikutip dari Pojoksatu.id.

Pemda Kotawaringin Timur akan kebingungan mencarikan solusi terhadap pejabat yang kehilangan jabatan. Apakah dijadikan pejabat fungsional khusus atau fungsional ahli. Begitu pun SKPD yang dihilangkan, apakah akan digabung dan dipisah dengan dinas lain.

Anggota DPRD Kalteng P Lintas Sinaga menjelaskan, jika sejumlah pejabat itu ingin diletakan di jabatan fungsional, maka harus melewati prosedur tertentu baru bisa dilantik.

Anggota DPRD Kalteng Ardiansyah mengatakan, PP No 18 sebenarnya perintah untuk membuat perda. Tanpa adanya perda, PP No 18 tidak dapat dilaksanakan.

Karena itu, DPRD Kotim terlebih dahulu harus membuat Perda sesuai PP No 18 kemudian mengkonsultasikan dengan Biro Organisasi dan Biro Hukum Provinsi kemudian dibawa ke Pusat.

“Nanti mendagri akan melihat mana yang tidak wajar, mana yang sesuai dan sebagainya,” tandasnya.

Situasi serupa tengah dialami Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur. Menurut Kepala BKPPD Cianjur, Cecep Sobandi menuturkan, jumlah pejabat pemerintahan yang akan nonjob belum bisa dipastikan. Namun, dapat dipastikan perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 akan membuat banyak pejabat eselon III dan II yang hilang jabatannya.

“Saya belum bisa memastikan berapa banyak yang akan nonjob. Sebab hingga kini masih dalam bahasan, dan belum jelas berapa OPD yang dirampingkan,” katanya.

Menurut dia, perampingan akan berdampak kekosongan di bagian kepala bidang dan seksi tiap OPD.
“Kemungkinan paling besar di bagian kepala bidang dan seksi yang akan nonjob,” katanya.

Berdasarkan data dari BKPPD Kabupaten Cianjur, pejabat pemerintahan di berjumlah 1.475 mulai dari eselon V, IV, III, dan II. Mayoritas berada di lingkungan dinas pendidikan.

Cecep menyatakan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 mengenai Pengangkatan Pegawai Negeri dalam Jabatan Struktural dijelaskan, jika PNS tida lagi memiliki jabatan maka akan beralih menjadi fungsional umum.

“Aturannya sudah jelas seperti itu, jika tak memiliki jabatan maka ke fungsional. Sebab yang menentukan siapa PNS yang tetap memiliki jabatan adalah bupati. Untuk siapa saja pastinya, lihat nanti bagaimana keputusan bupati,” tuturnya.

Sementara itu, sebelumnya Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar menyatakan, perampingan dilakukan agar OPD sesuai dengan urusan dan peruntukannya.

“Ada beberapa urusan yang ditarik kewenangannya oleh pemerintah provinsi dan pusat. Seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP). Oleh karena itu, perampingan di OPD lain pun dilakukan,” ujarnya.

Menurut dia, beberapa dinas yang rencananya akan disatukan, seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) akan menjadi Urusan Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan. (*/wandy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen + 17 =