LAPORAN: Kinan SeruYA

JAKARTA, SeruYA–Kabar buruk bagi warga yang selama ini menunggu jadwal penerimaan CPNS. Soalnya dipastikan tidak ada penerimaan CPNS tahun ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menegaskan pelaksanaan rekruitmen Calon Pegawai Negeri (CPNS) dari pelamar umum di 32 kementerian/lembaga ditunda hingga 2017.

Keputusan itu dibuat setelah dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B/3656/M.PAN-RB/11/2016 tentang Informasi Penundaan Pengadaan CPNS Pusat dari Pelamar Umum 2016, yang ditandatanganai Asman Abnur pada 8 November 2016.

Semula, Penerimaan CPNS instansi pusat, mulai dari pengumuman sampai pendaftaran tersebut, direncanakan digelar pada 1 – 19 Oktober 2016.

Penundaan itu merujuk arahan Presiden dalam Rapat kabinet terbatas pada 24 Oktober 2016, dan hasil rapat koordinasi tingkat Menteri terkait, pada 7 November yang dipimpin Menteri PANRB.

Adapun, 32 instansi dimaksud sebelumnya telah memperoleh persetujuan prinsip penambahan kebutunan PNS. Namun, dengan adanya surat Menteri PANRB yang ditujukan kepada 32 Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pusat, maka pengadaan CPNS dari jalur pelamar umum ditunda.

“Kami harapkan masing-masing instansi tetap melanjutkan melakukan penataan organisasi, sekaligus penataan pegawai agar tetap mampu mendukung optimalisasi capaian kinerja,” ungkap Asman dalam surat yang tembusannya disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan dan Kepala BPKP, dikutip dari siaran pers Kemenpanrb pada Rabu (9/11/2016).

Surat itu ditujukan kepada 32 PPK, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menristek Dikti, Menteri Pertahanan, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri PUPR, Menteri ESDM, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Pariwisata, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri LH dan Kehutanan, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri PANRB.

Surat itu juga ditujukan kepada Kepala Kepolisian RI, Ketua Mahkamah Agung, Kepala LIPI, Kepala LAPAN, Kepala LAN, Kepala BMKG, Kepala BPPT, Kepala BIN, Ketua BPK, Kepala BNPT, Kepala BNN, Kepala Badan POM, Kepala BPKP, Kepala BATAN dan Kepala BAPETEN.

Sementara itu, ribuan pengaduan dan permintaan informasi masuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (PANRB) sejak 1 Januari sampai 31 Oktober 2016. Tercatat sebanyak sebanyak 7.327 pengaduan dan permintaan informasi masuk melalui e-mail. Dari jumlah itu, 1.627 diantaranya masuk dalam bulan Oktober.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman mengatakan, sesuai dengan standar pelayanan, laporan yang masuk melalui bagian Pelayanan Informasi dan Perpustakaan (PIP) itu langsung disalurkan ke unit kerja yang sesuai untuk ditindaklanjuti. “Semua laporan yang kami terima sudah disalurkan dan ditindaklanjuti oleh bagian masing-masing,” ujarnya.

Selain melalui email, hingga 31 Oktober lalu tercatat sebanyak 225 pengaduan layanan pengaduan juga diterima melalui aplikasi LAPOR!. Untuk bulan Oktober sendiri, ada 17 pengaduan, yang semuanya sudah ditindaklanjuti oleh unit kerja masing masing.

Herman mengatakan, setiap harinya pelayanan PIP juga menerima pengaduan atau konsultasi secara langsung di ruang Media Center Kementerian PANRB. Tercatat sebanyak sebanyak 3.151 orang yang datang langsung melakukan konsultasi sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Oktober. “Semua pengaduan kami layani dengan baik,” katanya.

Dijelaskan, permasalahan yang paling banyak dikonsultasikan pada saat audiensi adalah mengenai pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pemerintah daerah sebagai implemenasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Masalah lain berhubungan dengan penanganan Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2), serta masalah seleksi penerimaan CPNS 2016, tata cara pengisian jabatan struktural, moratorium, rekrutmen P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), disiplin PNS. “Ada juga yang melakukan studi banding tentang pengelolaan PPID,” imbuh Herman.

Adapun pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi LAPOR! adalah masalah pelayanan publik di sejumlah instansi yang belum optimal, masalah indikasi KKN (penyalahgunaan wewenang), permintaan informasi terkait penerimaan CPNS, dan aspirasi tentang kenaikan gaji PNS.

Sementara untuk permintaan informasi dan pengaduan yang disampaikan melalui email . umumnya berupa pertanyaan seputar penerimaan CPNS 2016 dengan jumlah 1333 laporan, pengaduan mengenai praktek pungli di berbagai daerah (73 laporan), serta aspirasi masyarakat mengenai lemahnya pelaksanaan birokrasi khususnya mengenai pelayanan publik di berbagai daerah.

Herman mengapresiasi banyaknya laporan yang disampaikan masyarakat ke Kementerian PANRB, terutama menyangkut informasi penerimaan CPNS. Masyarakat saat ini merasa gundah terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya mengenai waktu pelaksanaan penerimaan CPNS tersebut yang mereka baca melalui berbagia media online dan media sosial. “Kami mengapresiasi laporan yang disampaikan oleh masyarakat, yang sudah aware dengan isu-isu yang terkait birokrasi,” ujarnya.

Herman juga mengimbau masyarakat untuk membaca berita-berita dan informasi di website: www.menpan.go.id. sebagai media resmi Kementerian PANRB, yang bisa dijadikan rujukan di tengah banyaknya informasi simpang siur yang muncul melalui berbagai media termasuk media sosial. (humas kemenpan/kin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 + thirteen =