Deretan kursi kosong pada rapat paripurna di DPRD Luwu, Selasa(8/8)

KORANSERUYA.COM — Rapat paripurna yang digelar DPRD Luwu bersama Pemkab terkait jawaban bupati atas empat ranperda, Selasa (8/8) berlangsung tidak kuorum. Itu karena dari 35 legislator hanya 15 orang yang hadir. Sisanya, tidak diketahui keberadaannya.

Padahal aturannya untuk rapat paripurna baru bisa dikatakan kuorum apabila diikuti oleh seperdua plus satu anggota dewan atau 18 legislator. Pantauan KoranseruYA di DPRD Luwu, kursi bagian depan rata-rata kosong. Di meja legislator hanya terpampang papan nama namun pemiliknya tidak ada. Kendati tidak kuorum, Ketua DPRD Luwu, Andi Muharrir tetap bersikukuh untuk melanjutkan rapat paripurna. Alasannya, paripurna tersebut tergolong urgen dan sangat mendesak.

BACA JUGA :HB Target 70 Persen Kemenangan IYL-Cakka di Palopo

Dimintai tanggapannya, Muharrir mengaku geram dengan banyaknya legislator yang malas ikut rapat paripurna.” Saya juga heran mengapa anggota dewan seperti enggan untuk ikut paripurna. Saya miris melihat kondisi ini,” katanya.

Legislator partai Golkar ini mengatakan, pimpinan DPRD tidak punya kewenangan untuk menegur anggota yang malas ikut rapat. ” Itu domainnya Badan kehormatan,” katanya. Dia menyerukan kepada masyarakat untuk tidak lagi memilih anggota dewan yang malas tersebut. ” Pilihlah yang benar-benar mengabdi untuk rakyat,” ujarnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua I DPRD Luwu, Andi Arifin Wajuanna.

Menurutnya kondisi seperti itu sudah kerap terjadi. Banyak anggota dewan yang malas ikut rapat. Bahkan kata dia, ada yang sudah enam kali berturut-turut tak pernah ikut paripurna. ” Kalau aturannya mereka sudah bisa dipecat. Nanti saya akan meminta kepada Sekretariat DPRD untuk membuka datanya ke publik siapa-siapa yang malas,” ancamnya.

Salah satu legislator yang tidak hadir adalah Sul Arrahman. Dia berdalih mewakili Ketua DPRD untuk menghadiri salah satu acara di Makassar. Dia mengatakan, kesalahan bukan melulu terletak pada rekannya sesama anggota dewan. Sebab terkadang Sekretariat DPRD tidak memberikan informasi yang jelas adanya rapat.

BACA JUGA :Sembilan Tahun JSI, Ini Torehan Keberhasilannya di Pilkada

Bahkan kerap, anggota dewan diundang rapat pagi namun faktanya rapat baru digelar siang bahkan sore. Akibatnya, banyak anggota dewan yang memilih pulang. ” Dalam tatib disebutkan undangan dikirim tiga hari sebelum kegiatan. Ini kadang kita diundang melalui sms. Jadi, bukan saja kehadiran dewan yang dipertanyakan tetapi juga kinerja Sekretariat,” tegasnya.

Keempat ranperda inisiatif yang akan dijadikan perda adalah ranperda Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Ranperda Pengelolaaan Pelestarian Lahan Sagu, Ranperda Pengelolaan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat serta Ranperda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Rakyat Daerah. (eca/adn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen + fifteen =