Buya Andi Iksan Mattotorang menggunakan alat pengeras suara turun ke Jalan KH Akhmad Dahlan, kawasan sebelah utara PNP, melarang petugas Dishubkominfo memungut retribusi parkir, karena alasan lahan miliknya belum diganti rugi. Sebaliknya, petugas Dishubkominfo tidak menggubris larangan tersebut karena berdasar sejumlah regulasi. (ft/israil laingly)
Buya Andi Iksan Mattotorang menggunakan alat pengeras suara turun ke Jalan KH Akhmad Dahlan, kawasan sebelah utara PNP, melarang petugas Dishubkominfo memungut retribusi parkir, karena alasan lahan miliknya belum diganti rugi. Sebaliknya, petugas Dishubkominfo tidak menggubris larangan tersebut karena berdasar sejumlah regulasi. (ft/israil laingly)

KORAN SeruYA–Adanya larangan Buya Andi Iksan Mattotorang, terhadap petugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Palopo, untuk menarik retribusi parkir di Jalan KH Ahmad Dahlan, sebelah utara Pusat Niaga Palopo (PNP),
terus menggelinding tanpa solusi. Bahkan, Buya dan kerabatnya terus bersitegang dengan jajaran Dishubkominfo Palopo.

Sebab, Buya dan kerabatnya melarang memungut retribusi dan kerabat Buya juga mulai menarik retribusi karena alasan lahan di Jalan KH Akhmad Dahlan itu adalah milik Buya yang belum digantirugi pemerintah sesuai keputusan MA RI.

Sebaliknya, petugas Dishubkominfo tidak menggubris larangan Buya tersebut. Mereka tetap menarik retribusi parkir, bersama sejumlah kerabat Buya. Kedua belah pihak saling ngotot ini, sangat rawan ribut dan benturan di lapangan. Bukan hanya satu dua kali, kedua belah pihak bahkan sudah seringkali bersitegang dalam satu pekan terakhir ini.

Menyadari situasi yang memanas antara pihak Buya dan Dishubkominfo, Kapolres Palopo, AKBP Dudung Adijono, meminta kedua belah pihak tidak melakukan aktivitas di Jalan KH Akhmad Dahlan, dengan alasan keamanan.

Kapolres melarang pihak Buya dan Dishubkominfo untuk sementara tidak melakukan aktivitas di Jalan KH Akhmad Dahlan, termasuk pemungutan retribusi parkir sampai ada titik temu dari permasalahan tersebut.

Kepala Dishubkominfo Palopo, Baso Akhmad, membenarkan larangan dari Kapolres Palopo, AKBP Dudung agar sementara waktu, pemungutan dan pengelolaan retribusi parkir oleh petugas Dishubkominfo dihentikan sementara waktu. “Alasannya demi keamanan,” kata Baso Akmad kepada KORAN SeruYA, kemarin.

Baso Akhmad mengaku jika pihaknya tidak mempersoalkan keputusan Kapolres selaku pihak keamanan. Namun, Baso menjelaskan, pengelolaan dan penarikan retribusi parkir yang dilakukan pihaknya selama ini di Jalan Akhmad Dahlan, seputaran Pusat Niaga Palopo (PNP), tidak ilegal. Sebab, pengelolaan parkir tersebut dilakukan dengan merujuk UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, dan diperkuat Peraturan Wali Kota Nomor 345/X/2015 tentang penetapan lokasi titik parkir kendaraan di tepi jalan umum dan lokasi parkir khusus di Kota Palopo.

Baso Akhmad juga menyebutkan, dalam melaksanakan regulasi tersebut, pihaknya sama sekali tidak pernah bermaksud tidak menghargai keputusan Mahkamah Agung (MA) RI, yang dimenangkan Buya Andi Iksan Mattotorang, terkait ganti rugi lahan di PNP.

“Kami tidak ada niat tidak menghargai keputusan MA sesuai keinginan Buya. Namun, dalam perkara sengketa MA terkait ganti rugi lahan, ada prosesnya antara Pemkot dan Buya. Jadi, kami sebatas melaksanakan tugas sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi air, dan diperkuat Peraturan Wali Kota Nomor 345/X/2015,” tegas Baso Akhmad kepada KORAN SeruYA, di kantornya, kemarin.

Sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 345/X/2015, lokasi titik parkir kendaraan di tepi jalan umum dan lokasi parkir khusus di Kota Palopo, terdapat 21 titik, salah satunya kawasan jalan KH Ahmad Dahlan. “Sesuai SK Wali Kota tersebut, wilayah Jalan KH Ahmad Dahlan masuk dalam titik lokasi parkir, yang berada di depan PNP bagian utara sisi kiri arah barat, dan depan bakso lumayan. Jadi yang Dishub lakukan selama ini tidak melanggar aturan yang ada,” tegas Baso Akhmad.

Kapolres Palopo, AKBP Dudung Adijono, yang dikonfirmasi KORAN SeruYA, mengatakan, pihaknya selaku aparat keamanan tidak menginginkan terjadinya bentrokan dari kedua belah pihak, antara pihak Buya dan kerabatnya dengan jajaran Dishubkominfo Palopo. Sehingga, untuk sementara waktu, diminta kedua belah pihak tidak melakukan aktivitas pengelolaan parkir di Jalan KH Akhmad Dahlan. “Ini murni alasan keamanan,” kata Kapolres.

Dikatakan, jika sudah ada kesepakatan kedua belah pihak, antara Buya dan Pemkot Palopo, maka Dishubkominfo bisa kembali melaksanakan tugasnya sesuai regulasi berlaku. “Ini sifatnya sementara saja,” katanya.

Untuk diketahui, Pemkot Palopo akan bertemu dengan Buya dimediasi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Palopo. Pertemuan mediasi itu, direncanakan pada Rabu (19/10), hari ini. Buya akan dihadirkan bersama pihak Pemkot Palopo, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, sejumlah pimpinan SKPD terkait, termasuk Kepala Dishubkominfo. (vhera)