BELOPA, seruYA–Dalam rangka meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam menggunakan aplikasi SPSE guna memudahkan pengadaan Barang/Jasa melalui LPSE, Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kab. Luwu mengadakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, E-Purchasing, dan SPSE Versi 4 di Hotel Subur Belopa, Rabu 25-27 April 2018.

Asisten I Bidang Pemerintahan Kab. Luwu, H. Andi Musakkir yang mewakili Bupati Luwu membuka bimtek serta memberikan sambutan mengatakan bahwa bimtek semacam ini sangat penting diketahui oleh pengelola pengadaan barang dan jasa disetiap OPD.

“Dengan digelarnya Bimbingan Teknis ini saya sangat berharap agar seluruh peserta menyimak setiap materi. Moment ini jangan dijadikan sekedar seremonial belaka akan tetapi dapat memacu sebuah sinergitas yang maksimal terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa khususnya di Kabupaten Luwu secara transparan, kredibel, akuntan dan rsponsif sesuai dengan peraturan yang berlaku”, ujarnya

Bimtek yang direncanakan selama tiga hari ini diikuti oleh peserta dari OPD, Kecamatan, Unsur LPSE, ULP, Pokja ULP, dan Rekanan atau penyedia. Sedangkan pemateri didatangkan khusus dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat.

Sekretaris Kominfo, Rusdi pada laporannya menyampaikan Bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa secara elektronik. “Semoga hal ini menjadi bagian dari pengabdian kita kepada masyarakat, dan kepada bangsa dan negara tercinta. atas nama pemerintah daerah Kabupaten Luwu dan pribadi, saya mengucapkan selamat datang kepada narasumber lembaga kebdakan pengadaan barang/jasa pemerintah RI, dan saya menyambut baik serta memberi apresiasi pada pelaksanaan kegiatan ini,” ujarnya.

Dengan harga termurah sehingga hasil akhirnya dapat memberikan VALUE FOR MONEY” disisi lain, kebutuhan akan sumber daya manusia sebagai pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah secara profesional semakin tidak terelakkan. pengelola pengadaan diharuskan memiliki kompetensi agar menghasilkan pengadaan barang/jasa yang berkualitas dan tidak terjerat dalam proses hukum. perlu kita ketahui bersama bahwa tahun 2018 komisi pemberantasan korupsi (KPK) telah menetapkan sembilan target rencana aksi (RENAKSI) dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi, salah satunya adalah pengadaan barang/jasa. terkait hal itu, KPK menekankan terbentuknya unit layanan pengadaan (ULP) secara mandiri, standardisasi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), dibentuknya E-katalog daerah, pengamanan server dan backup serta seluruh pengadaan harus terdaftar di sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP).

Sebagai tindak lanjut dari renaksi KPK tersebut, “saya mendorong dibentuknya LPSE menjadi unit kerja struktural sebagai yang diamanatkan pada pasal 75 PERPRES nomor 16 tahun 2018, tidak ada lagi kepanitiaan AD Hoc seperti saat ini, kemudian ULP menjadi unit kerja pengadaan barang jasa (UKPB). selain perubahan kelembagaan, peningkatan kualitas layanan harus terus dilakukan dengan percepatan 17 standar LPSE, pembentukan E-katalog daerah serta penguatan kompetensi SDM,” ungkapnya. (eca)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen + 1 =