Komisioner KPU Palopo Divisi Teknis, Samsul Alam.

KORANSERUYA.COM — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo menggelar rapat koordinasi penataan dapil anggota DPRD Palopo, Anggota DPRD Provinsi serta simulasi penghitungan alokasi kursi di salah satu Cafe di Palopo, Kamis (23/11/17). Rakor dihadiri oleh sejumlah pengurus parpol di Kota Palopo.

Komisioner KPU Divisi Teknis, Samsul Alam mengatakan, sesuai Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2013, penetapan dapil dan alokasi kursi diatur dengan 7 prinsip. Yakni kesetaraan suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan yang sama (coterminous), kohesivitas dan kesinambungan.

Samsul menjelaskan, untuk kesetaraan nilai suara. Dalam konteks ini, jika dapil 1 untuk memperoleh 1 kursi sebanyak 4000 suara, maka dapil lainnya juga demikian. Kesetaraan pemberian suara ini merupakan indikasi bahwa tidak ada perbedaan antar pemilih di suatu daerah dengan daerah lain.

“Untuk ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional. Dalam Pemilu 2014 sistem yang diterapkan ialah sistem proporsional terbuka. Pemilih berhak memilih daftar calon, dimana calon yang memperoleh suara terbanyak yang akan memeroleh kursi di parlemen,” sebutnya.

Lanjut Samsul, prinsip lainnya ialah proporsionalitas. Yang dimaksud dengan proporsionalitas dalam konteks ini ialah kesetaraan kursi antar Dapil, agar terjadi perimbangan alokasi kursi di setiap Dapil. Satu Dapil dengan Dapil yang lain memiliki jumlah kursi yang setara atau minimal mendekati.

Keempat, integralitas wilayah. Dalam konteks ini beberapa Kabupaten/Kota, Kecamatan atau Kelurahan yang disusun menjadi satu Dapil yang saling berbatasan, maka harus memperhatikan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi.

“Penataan dapil tidak boleh menyimpang atau melanggar dari kondisi geografis, contohnya dapil I Kota Palopo yang terdiri dari Kecamatan Telluwanua, Bara dan Wara Utara. Tidak boleh digabung dengan kecamatan Wara Timur misalnya, karena ada kecamatan yang dilewati,” beber Samsul.

Prinsip lainnya ialah berada dalam cakupan yang sama (coterminous). Penyusunan Dapil anggota DPRD Provinsi yang terbentuk dari satu atau beberapa wilayah Kabupaten/Kota harus dalam satu kesatuan Dapil DPR. Demikian juga dengan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk merupakan gabungan Kecamatan atau satu kesatuan dengan Dapil anggota DPRD Provinsi.

Keenam, kohesivitas. Penyusunan Dapil dengan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas.

“Terakhir, prinsip kesinambungan. Penyusunan Dapil Pemilu 2019 haruslah memperhatikan penataan Dapil Pemilu 2014, kecuali alokasi kursi di Dapil melebihi 12 kursi atau bertentangan dengan ke enam prinsip tersebut di atas,” jelasnya.

Sementara untuk perolehan jumlah kursi, jumlah kursi di DPRD Kota Palopo saat ini sebanyak 25. Jika melihat data yang disampaikan Disdukcapil, jumlah penduduk sebanyak 204.551 jiwa, maka jumlah kursi bisa bertambah menjadi 30 kursi.

“Jika jumlah penduduk dibawah 200 ribu atau diatas 100 ribu jiwa, maka kursi anggota DPRD sebanyak 25. Jika diatas 200 ribu maka bertambah menjadi 30. Jika data yang ada nantinya valid dan digunakan, bisa saja kursi di DPRD Palopo menjadi 30,” tandas Samsul.

Dalam rakor tersebut, berbagai saran dan masukan dari sejumlah pengurus parpol menjadi pertimbangan KPU Palopo nantinya dalam menata dapil dan disampaikan dalam rakor KPU RI.

“Intinya, masukan bapak ibu semua akan menjadi pertimbangan kami nantinya,” tutupnya. (asm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve + nine =