Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Yusef Eka Darmawan bersama jajarannya, berfoto bersama CEO KORAN SeruYA, Chaerul Baderu dan Pimred KORANSERUYA.COM, Asmar, saat berkunjung ke KORAN SERUYA, Sabtu 15 Juli 2017.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Yusef Eka Darmawan bersama jajarannya, berfoto bersama CEO KORAN SeruYA, Chaerul Baderu dan Pimred KORANSERUYA.COM, Asmar, saat berkunjung ke KORAN SERUYA, Sabtu 15 Juli 2017.
Topik Populer
#Gempa Palu

KORANSERUYA.COM–Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Lutim), memberikan fasilitas kepada warganya dengan menanggung iuran Badan Penylenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi warga Lutim yang belum memiliki asuransi kesehatan lewat program Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan semesta.

Kabupaten Lutim menyusul Kota Palopo yang awal tahun ini, akan menjalankan program tersebut. Untuk diketahui, di Luwu Raya, tinggal dua kabupaten yang belum memprogramkan UHC bagi warganya, yakni Luwu dan Lutra.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Yusef Eka Darmawan saat berkunjung ke Cafe News SeruYA Sabtu 15 Juli 2017 lalu, mengungkapkan hal tersebut. Dalam kunjungan itu, Yusef didampingi Kepala BPJS Kesehatan Luwu Timur, Albar, Kepala BPJS Kesehatan, Luwu Utara, Syahrul dan Kepala BPJS Kesehatan Luwu, Namirah, serta sejumlah stafnya.

“Kita sudah lakukan MoU dengan Pemkab Lutim untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan warganya. Per September 2017 mendatang, sudah mulai berjalan,” kata Yusef.

Kepala BPJS Kesehatan Luwu Timur, Albar membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan kerjasama dengan Pemkab Lutim. Ia mengatakan, Pemkab Lutim saat ini tengah melakukan pendataan dengan harapan data nantinya bisa valid.

“Sedang dilakukan pendataan. Mereka (Pemkab Lutim) ingin data yang valid, sehingga anggarannya bisa ditentukan pada APBD Perubahan nantinya,” kata Albar.

(BACA JUGA): Dahri Suli: Justru Judas Amir “Diserang” Kandidat Lain Saat Uji Kepatutan di PKB Sulsel




Bagaimana dengan Luwu Utara dalam membantu BPJS Kesehatan mewujudkan cita-cita jaminan kesehatan semesta UHC yang ditarget paling lambat 1 Januari 2019 mendatang ?

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Luwu Utara, Syahrul mengatakan bahwa untuk perencanaan sebenarnya sudah dilakukan. “Kami sudah pernah bahas melalui forum kemitraan sekitar April yang lalu. Namun Pemkab Lutra belum pastikan ikut program UHC,” kata Syahrul.

(BACA JUGA): Di PKB, Judas Amir Ngaku Tak Pernah Ungkapkan Pernyataan Sesumbar ‘Jangan Coba-Coba Lawan Incumbent’

Bahkan, lanjut Syarul, pada pertemuan terakhir belum lama ini, Sekda Lutra, Abd Mahfud meminta Kadis Kesehatan Lutra untuk segera membahas draft UHC dengan melihat contoh daerah lain yang telah menerapkan, salah satunya Kota Palopo.

“Dinas Kesehatan sebenarnya sangat mengapresiasi dan mendukung UHC. Namun, mereka ingin ada data yang valid,” sebutnya.

Syharul menambahkan, sebenarnya hal itu bisa segera dilakukan dengan terlebih dahulu membuat MoU. Dalam MoU itu nantinya dimuat langkah-langkah termasuk membentuk tim, memastikan ketersediaan data penduduk dan lainnya.

“Penduduk Lutra yang belum terdaftar sebagai peserta JKN sebesar sebesar 35 persen atau sebanyak 126.299 jiwa,” katanya.

(BACA JUGA): Ini Nama Calon Panwaslu se-Luwu Raya yang Lulus Tes Tertulis

Sementara untuk Kabupaten Luwu, Kepala BPJS Kesehatan Luwu, Namirah mengatakan pihaknya juga sudah membahas program cakupan semesta dengan pemda Luwu di forum komunikasi dan kemitraan juga pada April lalu. Hanya saja, untuk tahun anggaran 2017 sesuai pertemuan kala itu sangat sulit menjalankan program itu. Kemungkinan besar jika pemda Luwu ikut program cakupan semesta, itu bisa dilakukan pada tahun anggaran 2018.

“Program cakupan semesta di Luwu belum, kami kembali jadwalkan ketemu dengan dinas terkait dalam waktu dekat ini. Karena Bupati Luwu tidak ada msalah, tergantung SKPD terkait jika itu memungkinkan,” kata Namirah.

Lanjut Namirah, dari total penduduk Luwu sebanyak 371.209 sesuai data yang dimiliki, 19 persen diantaranya belum terdaftar di BPJS Kesehatan. “Luwu tersisa 19 persen yang belum terdaftar. 19 persen itu lumayan besar loh, sebanyak 68.961 jiwa,” katanya.

(BACA JUGA): Ketua PAN se-Sulsel Diboyong ke Rumah Punggawa

Sekadar diketahui, Kota Palopo merupakan daerah pertama di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang menerapkan program cakupan semesta mulai 1 Januari 2017 lalu. Sementara ditingkat nasional, Palopo berada di ururtan ketiga setelah Provinsi DKI dan Aceh yang lebih dulu menerapkan program cakupan semesta ini.

“Semua warga Palopo bisa ikut, baik kaya maupun miskin. Asalkan mau berobat di Puskesmas dan dirawat kelas III rumah sakit,” kata Walikota Palopo, HM Judas Amir ketika mensosialisasikan program ini Januari lalu.

Judas menegaskan jika ada warga kurang mampu tetapi tak punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Palopo, tidak bisa didaftarkan. Karena program tersebut diprioritaskan bagi warga pemilik KTP Palopo saja.

“Kalau mau ikut program Cakupan Semesta, syaratnya punya KTP dan KK Palopo. Bahkan, penduduk Palopo yang tiba-tiba sakit dan belum terdaftar BPJS Kesehatan, tidak usah khawatir. Saat itu juga akan langsung didaftarkan oleh petugas kesehatan,” jelas Judas. (asm/adn)