Sejumlah pelajar SLTP di Kota Palopo mengikuti lomba perawat cilik dalam rangkaian peringatan HUT ke-43 PPNI tingkat Kota Palopo, di Halaman RSUD Sawerigading Palopo, Sabtu (18/3/2017) lalu. (foto/humas)
Sejumlah pelajar SLTP di Kota Palopo mengikuti lomba perawat cilik dalam rangkaian peringatan HUT ke-43 PPNI tingkat Kota Palopo, di Halaman RSUD Sawerigading Palopo, Sabtu (18/3/2017) lalu. (foto/humas)
Topik Populer
#Gempa Palu

PALOPO–Jika daerah lainnya di Indonesia masih banyak mewacanakan komite sekolah dihapuskan, maka Kota Palopo tercatat sudah lama menghapuskannya. Tepat tahun 2013, Komite Sekolah di seluruh sekolah mulai SD sampai SMA/SMK di Kota Palopo dihapuskan.

Ketika itu, kebijakan HM Judas Amir yang baru memimpin Kota Palopo untuk menghapuskan Komite Sekolah mendapat reaksi keras dari sejumlah pengurus Komite Sekolah. Namun, Judas Amir tetap bersikeras menghapus Komite Sekolah.

Judas Amir ketika itu beralasan, Komite Sekolah menjadi tempat suburnya permintaan berbagai sumbangan di sekolah sehingga membebani orangtua/wali siswa, sehingga harus dihapuskan di sekolah. Belum lagi, iuran Komite Sekolah yang diwajibkan kepada siswa, nilainya sangat besar sehingga menjadi beban tersendiri bagi orangtua siswa.

(BERITA TERKAIT): PALOPO MEMBANGUN! Pendidikan Gratis Bukan Sekedar Slogan

“Kebijakan Pemkot Palopo menghapuskan Komite Sekolah di Kota Palopo, perlu diapresiasi. Sebab, Kota Palopo telah berkomitmen untuk menghapuskan segala jenis pungutan, terutama iuran komite sekolah, terlebih lagi Kota Palopo sudah menerapkan pendidikan gratis,” kata Ketua DPRD Kota Palopo, Harisal A Latief, belum lama ini.

Sejak Komite Sekolah dihapuskan di Kota Palopo, Harisal A Latief menilai, pendidikan gratis benar-benar terlaksana baik di kota ‘Idaman’ ini. Salah satunya, penghapusan Komite Sekolah sekaligus menghilangkan uang komite.

(BACA JUGA): KLIK INFONYA! 8 Informasi Penting Pendaftaran CPNS 2018

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan payung hukum tentang komite sekolah. Akan tetapi, UU tersebut tidak mengisyratkan untuk melakukan pungutan atas nama uang komite. “Jadi, sangat diapresiasi, karena Kota Palopo sudah sejak lama menghapus Komite Sekolah. Bahkan, Palopo pertama menghapus Komite Sekolah di Sulsel,” katanya. (adv/tari)