MAKASSAR — Kementerian Perhubungan menyerahkan bantuan mobil Bus Sekolah ukuran sedang  yang diterima oleh Wakil Walikota Palopo, IRahmat Masri Bandaso (RMB) di Hotel Gammara, Jl. Metro Tanjung Bunga Makassar, Kamis 6 Desember 2018.

RMB yang menerima langsung bantuan bus, mengungkapkan kalau bantuan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Peehubungan RI No 1815 Tahun anggaran 2018 tentang alokasi bantuan serta status aset Bus Sekolah ukuran sedang.

Menurut RMB bantuan Kementrian Perhubungan tercatat ada 180 unit yang di berikan kepada pemerintah dan lembaga pendidikan, yang peruntukannya untuk angkutan sekolah sesuai dengan standar pelayanan minimal.

“Sesuai putusan surat dari kementrian. Bagi daerah yang mendapatkan bantuan diwajibkan untuk memberikan laporan kinerja operasional Bus sekolah per tiga bulan selama 2 tahun kepada dirjen perhubungan darat,” ungkap RMB.

Lanjutnya, status bantuan pada dasarnya hibah, sehingga daerah atau lembaga pendidikan diwajibkan mengajukan surat permohonan status asset atas  bus yang telah diterima dengan melampirkan persyaratan untuk status hibah paling lambat satu bulan setelah penandatanganan berita acara.

” Bantuan ini juga harus segera beroperasi paling lambat tiga bulan setelah penandatanganan serah terima oprasional. Untuk sulsel sendiri, ada 7 kabupaten serta 2 kota, 2 Universitas serta 1 Pondok Pesantren.” Jelas RMB

Sementara itu, salah satu Anggota Komisi V DPR RI, Dapil Sulsel Bahrum Daido saat di konfirmasi terkait bantuan tersebut menyampaikan kalau dirinya berharap bantuan hibah pemerintah pusat melalui Kemenhub itu agar dimanfaatkan sebagai mana peruntukannya untuk menata tranportasi serta pemanfaatan untuk anak anak sekolah.

” Kami berharap gunakan sesuai peeuntukannya, jangan di pakai lain, karena itu untuk menunjang dunia pendidikan di setiap daerah yang menerima bantuan,” ungkap Bahrum

Lanjutnya, komisi V terus mendorong Kemenhub untuk melanjutkan program ini sebagaimana yg diamantkan UU 22 thn 2009 terkait Lalulintas dan Jalan Raya, yang juga diperkuat dgn PP no 74. Dimana PP tersebut diharapkan pemerintah dapat menjamin ketersediaan angkutan umum.

” Untuk Tana Luwu tahun ini ada dua daerah yang mendapatkan bantuan tersebut, yakni Pemkot Palopo dan Pesantren Babussada, Bajo, di Kabupaten Luwu,” jelas Bahrum.

Ditambahkan Bahrum bantuan ini juga merupakan bagian dari upaya keras Pemkot Palopo untuk menata transportasi di Kota Palopo dan tersedianya angkutan umum, terkhusus untuk pelajar.

“Sebelumnya juga pada 2017, STAIN Palopo juga mendapat bantuan hibah yang sama, dan dalam kapasitas selaku Komisi V DPR RI hanya memediasi Kementrian Perhubungan selaku mitra komisi V,” tandasnya

Penyerahan bantuan dirangkaikan dengan  rapat kerja tehknis bidang DLLAJ se Sulsel dan Sulbar yang di hadiri oleh Gubernur Sulse dan Sulbar, Dirjen perhubungan darat serta Anggota Komisi V DPR RI yang penyerahannya akan diberikan oleh Gubernur Sulel Prof Nurdin Abdullah.

Adapun daerah yang menerima, untuk Kota yakni, Kota Makassar dan Kota Palopo. Sedangkan Kabupaten yang menerima yakni, Kabupaten Kepulauan Selayar, Pangkep, Bulukumba, Bantaeng dan Jenneponto.

Untuk sarana pendidikan diberikan kepada Universita Hasanuddin Makassar, Universitas Muhammadiyah Pare Pare, dan Pondok Pesantren Babussa’dah Di Kabupaten Luwu. (hms)