Anggota DPRD Lutra, Karemuddin bersama Rudi Hartono saat konsultasi di Jakarta.

KORAN SERUYA — Puluhan kontraktor di Kabupaten Luwu Utara, mengeluh. Itu karena sejumlah proyek tahun 2016 yang sudah dikerjakan hingga saat ini belum juga dibayarkan. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai Rp 24 miliar.

Siang tadi, Komisi III DPRD Luwu Utara dipimpin Ketua Komisi Karemuddi, konsultasi ke Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri di Jakarta terkait hal tersebut. Staf Dirjen Bina Keuangan, Bahri, mengungkapkan secara keseluruhan Dana Alokasi Khusus (DAK) Luwu Utara yang tidak disalurkan mencapai Rp 78 miliar pada tahun 2016.

” Bukan pemerintah pusat yang tidak mau membayarkan DAK 2016 tersebut. Namun, realisasi laporan yang belum terpenuhi. Makanya, kami menahan dananya,” tegas Bahri.
Karemuddin mengatakan, dengan penjelasan tersebut, tidak ada alasan lagi bagi pemkab untuk tidak membayar
paket pekerjaan yang telah rampung. ” Ini adalah kesalahan Pemkab. Jadi, mereka yang harus membayar karena merupakan tanggung jawabnya,” kata legislator PAN ini.

Karemuddin mengatakan, jika pemkab beralasan bahwa tidak ada dana, maka solusinya adalah menunda seluruh kegiatan yang belum dilaksanakan. Yang pasti kata Karemuddin, pemkab harus memprioritaskan membayar utang dari pada melaksanakan kegiatan.

” Kontraktor harus dibayar. Kalau tidak dibayar tahun ini, maka pemkab siap-siap untuk dipraperadilankan. Ini akan membuat masalah baru lagi. Jadi, tunda dulu kegiatan yang belum berjalan,” katanya. Karemuddin mengakui banyaknya dana DAK yang belum dibelanjakan pada tahun 2016 lantaran saat itu di Luwu Utara ada peralihan kekuasaan dari pemerintahan yang lama ke yang baru dari hasil pilkada tahun 2015.

Dia mengatakan, saat itu antara legislatif dan eksekutif belum terbangun sinergi terkait pelaksanaan DAK.
Ke depan lanjut Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) ini, masalah seperti itu diupayakan tidak terjadi lagi.
” Setelah kembali ke Lutra kami akan langsung konsultasi ke Bupati,” katanya. (adn)