PMII Cabang Palopo saat menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Palopo soal penolakan revisi UU MD3. (ft/asmar)

PALOPO — Sejumlah mahasiswa Palopo yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Palopo mendatangi DPRD Palopo, Kamis (1/3/18). Mereka datang terkait penolakan revisi Undang-undang MPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang baru saja disahkan.

Aksi ini sempat berlangsung ricuh. Saat tiba di gedung DPRD Palopo, sambil berorasi, mereka juga ingin membakar ban bekas. Namun hal itu dilarang oleh pihak kepolisian yang melakukan pengawalan. Sempat terjadi saling dorong antara mahasiswa dan pihak kepolisian. Beruntung, pengunjuk rasa mau menerima larangan permintaan kepolisian dan mematikan api yang sudah membakar sebagian ban bekas itu.

Jendral Lapangan aksi, Arifin Zainuddin mengatakan revisi UU MD3 merupakan upaya menjadikan sebagai lembaga yang tidak tersentuh, baik oleh kekuatan masyarakat sipil.

“Terdapat setidaknya tiga pasal yang menuai kontroversi dari dari revisi UU MD3. Pertama, pasal 73 UU MD3 yang memberikan kewenangan pada DPR untuk meminta polisi memanggil paksa seorang jika mangkir dalam lembaga legislatif. Kedua, pasal 122 UU MD3 yang menugaskan Mahkama Kehormatan DPR (MKD)
untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak, kelompok maupun badan hukum yang merendahkan DPR maupun anggotanya. Dan ketiga, pasal 245 UU MD3 yang mengatur bahwa pemanggilan anggota DPR untuk pemeriksaan kasus pidana harus melalui persetujuan MKD dan presiden,” kata Arifin.

Arifin menegaskan, jika mencermati ketiga pasal tersebut diatas, tentunya harus menyadari bahwa ada upaya sistematis untuk menjadikan DPR sebagai lembaga super power.

“Pada pasal 73, tampak jelas bagaimana DPR berupaya melampaui batas kewenangan yang dimilikinya selama ini. Sedangkan pasal 122 lebih mengesankan sikap arogan anggota DPR dalam menghadapi potensi kritik dari masyarakat yang notabene adalah kelompok yang diwakilinya. Pada pasal 245 mita melihat bagaimana azas kesetaraan dimuka hukum menjadi tidak relevan sama sekali bagi anggota DPR,” beber Arifin.

“Ketiga klusul pasal tersebut tidak hanya menyimpang dari hukum ketatanegaraan, namun juga merupakan ancaman serius bagi proses demokrasi yang susah payah diperjuangkan sejak reformasi bergulir lebih dari satu dekade lalu. Dapat dipastikan bahwa proses demokrasi kita berjalan mundur,” tambah Arifin.

Olehnya itu, PMII Cabang Palopo mengusulkan tiga poin yang isinya menolak keras revisi UU MD3 karena sudah menyalahi amanat demokratis. Kemudian meminta presiden Jokowi untuk mengeluarkan perpu badan legislatif, serta mendesak presiden mengeluarkan perpu merevisi pasal-pasal yang mengandung kontroversial dalam UU MD3.

“Kami meminta, lembaga DPRD Palopo melayangkan surat penolakan. Semua fraksi harus membuat surat penolakan,” pinta Arifin.

Sementara itu, Ketua DPRD Palopo, Harisal A Latief didampingi rekannya, Budiman saat menerima aspirasi tersebut mengatakan aspirasi yang disampaikan PMII Cabang Palopo akan diteruskan ke pusat. Terkait meminta seluruh fraksi untuk menolak revisi UU MD3, Harisal mengaku dirinya tidak bisa mengintervensi fraksi yang ada di DPRD Palopo.

“Permintaan semua fraksi untuk menolak, saya tidak bisa jamin. Kami akan kembalikan kepada masing-masing fraksi yang ada,” kata Harisal.

Harisal mengapresiasi PMII Cabang Palopo yang telah datang membawakan aspirasi. Harisal mengatakan, aspirasi yang sama juga telah disampaikan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Palopo pada Rabu (21/2/18) lalu.

“Isi tuntutan dari adik-adik mahasiswa ini kami akan kirim langsung ke pusat, biarlah di sana berproses bahwa di daerah ada penolakan semacam ini,” tandas Harisal. (asm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − ten =