Penandatanganan Berita Serah Terima Acara Penyuluh KB
Penandatanganan Berita Serah Terima Acara Penyuluh KB

KORANSERUYA.COM — Sebanyak 47 tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara resmi beralih status menjadi Penyuluh KB Pusat. Peralihan status dari penyuluh KB pemerintah daerah ke Penyuluh KB pemerintah pusat itu ditandai dengan penandatanganan Berita Serah Terima Acara Penyuluh Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan di Hotel Grand Clarion Makassar, Selasa (24/7)kemarin.

BACA JUGA : Elviana Parubak Sempat Tulis Status Minta Maaf di FB Sebelum Bunuh Diri, Ini Permohonan Maafnya

Pengalihan kewenangan tersebut didasarkan pada peraturan yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daertah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pengalihan Urusan Pemerintahan, yang berakibat pada pengalihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. “Saya berharap dengan adanya regulasi ini akan terjadi peningkatan kinerja dari para Penyuluh KB,” ujar Bupati Indah Putri Indriani usai menandatangani berita acara serah terima tersebut.

Meski seluruh kewenangan sudah di bawah kendali pemerintah pusat, Bupati Indah masih tetap berharap agar tenaga penyuluh KB tetap dalam pengawasan lewat jalur koordinasi pemerintah daerah. “Sebenarnya kami berharap, kewenangan itu masih berada di bawah kendali pemerintah daerah, tapi karena ini sudah menjadi aturan, maka kami di daerah harus mengkuti amanah yang disampaikan di dalam undang-undang tersebut,” terang Indah.

BACA JUGA : Ke Luwu, Kapolda Naik Wings Air

Indah juga berharap, dengan adanya regulasi tersebut, harapan pemerintah dalam hal pengendalian penduduk dapat segera tercapai. “Saya juga berharap dengan adanya regulasi ini, pengendalian penduduk dapat segera kita wujudkan. Kami juga senantiasa mendukung segala upaya yang dilakukan agar pencapaian target berjalan efektif, dan apa yang menjadi harapan dari para penyuluh KB bisa segera terealisasi secepatnya,” pungkas Bupati perempuan pertama di Sulsel itu.




Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, Yasir Taba, menegaskan, terkait anggaran yang dialokasikan untuk Penyuluh KB, sepenuhnya diserahkan kepada pusat, tapi dalam hal pengawasan, pihaknya tetap melakukannya secara komprehensif. “Alokasi anggaran untuk tenaga penyuluh memang sejak awal diberikan pusat, tapi dikelola oleh daerah. Meskipun secara teknis tidak lagi di bawah kendali kami, tapi dalam hal pengawasan kami tidak akan lepas tangan,” tegas Yasir. (luk)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × four =