KORANSERUYA.COM–Dibukanya seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 yang menutup peluang bagi tenaga honorer Kategori Dua (K2) tenaga administrasi dan adanya pembatasan usia 35 tahun bagi tenaga guru honorer K2 dan kesehatan mengikuti seleksi jalur khusus, dinilai akan berdampak terhadap dukungan kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) terpilih kembali.
Bahkan, seleksi CPNS 2018 yang tidak berpihak kepada tenaga honorer K2 tersebut dinilai sangat menguntungkan rival Jokowi di Pilpres 2019, Prabowo Subianto. Musababnya, sebagian besar honorer K2 yang tidak terakomodir mengikuti seleksi CPNS 2018 kecewa terhadap pemerintah, tentunya mengarah kepada Jokowi yang kembali maju sebagai Calon Presiden RI.
Apalagi, Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I), Titi Purwaningsih sudah menyerukan kepada seluruh tenaga honorer K2 se Indonesia untuk merapatkan barisan.
(BERITA TERKAIT):
Pak Jokowi, Tolong Dengarkan “Curhat” Honorer K2 Administrasi Jelang Seleksi CPNS 2018
Titi secara tegas mengatakan, bahwa formasi CPNS 2018 yang ditetapkan oleh pemerintah tidak adil. Ia menyebut, 90 persen honorer K2 terdiri dari orang-orang berusia di atas 35 tahun. Tak hanya itu, tenaga honorer K2 non teknis atau tenaga administrasi tertutup peluangnya diangkat menjadi PNS karena tidak terakomidir mengikuti seleksi CPNS jalur khusus.
Diakui Titi, gelombang protes terhadap kebijakan pembatasan usia bagi honorer K2 untuk bisa ikut CPNS 2018, termasuk tenaga administrasi tidak diakomodir dalam seleksi CPNS jalur khusus ini, terus berdatangan. “Akan ada kejutan dari tenaga honorer K2 se Indonesia,” tegasnya.
(BACA JUGA):
Kodong…, Puluhan Ribu Honorer K2 Tenaga Administrasi Tak Diberi Peluang Diangkat CPNS 2018
Hal senada diutarakan Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Sulawesi Selatan (Sulsel), Sumarni Azis. Dia mengaku kecewa atas kebijakan Pemerintah Pusat terkait seleksi CPNS 2018, yang dinilai sangat diskriminatif bagi tenaga honorer K2.
Bahkan, Sumarni Azis membandingkan dengan usia bakal cawapres KH Ma’ruf Amin yang sudah 75 tahun. Dengan usia tersebut, Kiai Ma’ruf masih bugar.
“Wapres mengurus negara yang berpenduduk 250 juta jiwa. Usia 70 tahun yang lansia saja bisa, apalagi kami yang belum 70 tahun. Kami tugasnya hanya khusus mendidik siswa yang dalam satu kelasnya paling banyak 40 orang,” ungkap Sumarni dilansir KORAN SeruYA dari JPNN, Selasa (11/9).
Yang aneh, lanjutnya, pemerintah malah tidak meloloskan honorer K2 tua. “Ini aneh, usia 35 tahun ke atas tidak bisa lolos. Negara macam ini? Kami serasa tinggal di negeri dongeng,” ketusnya.
Baginya, PermenPAN-RB 36/2018 tentang rekrutmen CPNS 2018 adalah turunannya produk rezim diskriminatif. Pemerintah juga dinilai telah melakukan fait accompli honorer K2 tua (di atas 35 tahun) dan K2 muda (di bawah 35 tahun).
“Buat apa alokasinya hanya untuk K2 usia 35 tahun ke bawah. Sementara K2 itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan termasuk jabatan administrasi dan tenaga teknis lainnya,” cetusnya.
(BACA JUGA):
Hanya 13.347 Honorer K2 Layak Diangkat PNS, Klik di SINI Infonya
Korda FHK2I Sulawesi Barat Padli Fadel juga menyayangkan cara pemerintah menyelesaikan masalah K2. Bukannya menyelesaikan malah menimbulkan kericuhan baru. Sebab, selama ini yang berjuang justru honorer K2 tua.
Jumlah tenahga honorer kategori 2 (K2) di seluruh Indonesia terdata 438.590 orang. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 13.347 honorer K2 yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes CPNS.
“Layak diangkat CPNS sekitar 13.347 dari 438.590 orang. Jadi perlu perhatian serius,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo, dilansir KORAN SeruYA beberapa waktu lalu.
Untuk itu, dia meminta Pemerintah Pusat agar memberikan perhatian khusus persoalan tenaga honorer K2 ini, karena sudah menjadi masalah serius. Harus ada solusi, tegas dia, bagi tenaga honorer yang terus menyuarakan hak mereka agar diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
(*/asm)
