Walikota Palopo, HM Judas Amir berfoto bersama perwakilan honorer K2 usai bertemu di Saokotae, Minggu (26/11) malam lalu. (foto/ist)
Walikota Palopo, HM Judas Amir berfoto bersama perwakilan honorer K2 usai bertemu di Saokotae, Minggu (26/11) malam lalu. (foto/ist)

KORANSERUYA.COM–Honorer kategori dua (K2) Kota Palopo berlegah hati, karena Walikota Palopo, HM Judas Amir bersedia menandatangani surat dukungan honorer K2 Palopo untuk diangkat menjadi CPNS. Surat dukungan tersebut akan diserahkan ke Pemerintah Pusat.

Meski demikian, masih ada hal yang mengganjal hati para honorer K2 di kota bermotto ‘Idaman’ ini. Para honorer K2 berharap agar ‘keringat’ mereka tetap dihargai sambil mereka berjuang untuk diangkat menjadi CPNS oleh Pemerintah Pusat.

“Kami sangat mengharapkan, keringat kami bisa dihargai karena kami juga punya keluarga yang harus dibiayai,” ujar Sekretaris Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (PHK2I) Kota Palopo, Kasdin kepada KORAN SeruYA, kemarin.

Menurut Kasdin, pihaknya telah menemui Walikota Palopo, HM Judas Amir menyampaikan aspirasi mereka, agar honorer K2 yang mengabdi di berbagai SKPD di jajaran Pemkot Palopo agar digaji sesui UMP. Namun, permintaan tersebut tidak disetujui walikota.

(BERITA TERKAIT): Walikota Dukung Honorer K2 Palopo Diangkat Jadi CPNS, Ini Penjelasan Lengkapnya

Setelah permintaan digaji sesuai UMP ditolak walikota, menurut Kasdin, pihaknya tak patah semangat. Menurut dia, masih ada upaya yang akan ditempuh pihaknya sebelum RAPBD 2018 ketuk palu.

Dikatakan, PHK2I Kota Palopo yang mewadahi honorer k2 Palopo akan menemui pimpinan DPRD Palopo untuk menyampaikan aspirasi mereka. Adapun aspirasi honorer K2 Palopo, kata Kasdin, pihaknya meminta agar pimpinan Dewan bersama Badan Anggaran bersedia mengalokasikan gaji honorer melalui anggaran per SKPD.

“Kami minta agar ada gaji honorer K2 dialokasikan melalui RKA setiap SKPD, ini bisa dianggarkan. Tergantung Dewan bagaimana mau peduli nasib kami,” katanya.

Jumlah honorer K2 di Kota Palopo sesuai data BKD Kota Palopo mencapai 2.618 orang. Namun, jumlah ini terlalu besar jika dibandingkan dengan honorer K2 yang aktif mengabdi.

“Gaji honorer K2 dianggarkan melalui RKA SKPD disesuaikan saja dengan jumlah honorer K2 yang aktif. Kalau tidak aktif mengabdi, masa mau terima honor? Kami yakin, setiap kepala SKPD memiliki data nama-nama honorer K2 yang aktif dan mana tidak aktif,” katanya.

Ditanya berapa gaji yang mereka inginkan? Menurut Kasdin, pihaknya mengusulkan sesuai UMP. Namun, jika kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan, bisa dianggarkan dibawah UMP. “Paling tidak nilainya bisa manusiawi. Masa Ketua RT/RW akan digaji Rp400 ribu per bulan mulai tahun 2018, sedangkan honorer K2 menerima gaji tidak jelas. Makanya, kami mohon agar Dewan memperhatikan nasib honorer K2,” katanya. (tari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen + ten =