Karemuddin
Karemuddin

KORANSERUYA.com. Komisi III DPRD Luwu Utara akan melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel di Makassar, besok. Konsultasi ini terkait dengan penyertaan modal Pemkab Lutra ke Bank Sulsel. Setiap tahun pemkab Luwu Utara menyertakan modalnya di Bank milik pemprov itu sebesar Rp 3 miliar. Tahun ini, pemkab berencana menambah hingga Rp 5 miliar.

” Tetapi setelah kita rapat dengan bagian keuangan, ternyata belum ada Perda¬† yang dibuat Pemkab Luwu Utara yang mengatur soal itu. Mulai dari era bupati Luthfi, Arjuna hingga ibu Indah. Ini yang akan kita konsultasikan,” kata Ketua Komisi III DPRD Luwu Utara, Karemuddin siang ini, Selasa (21/3).

Menurutnya, penyertaan modal diatur dalam Permendagri No 13 tahun 2006. Pemkab juga wajib membuat peraturan daerah (Perda) soal itu. Jika tidak ada, dianggap sebagai pungutan liar.

Sebab, setiap tahun Pemkab Luwu Utara menerima bagi hasil atau deviden dari Bank Sulsel sebesar Rp 2-3 miliar. ” Harus dibuatkan perda. Kalau tidak ada perda, bisa dikatakan sebagai pungli,” kata Ketua DPD PAN Luwu Utara ini. Selain Komisi III, konsultasi tersebut juga akan diikuti sejumlah SKPD terkait di Pemkab Luwu Utara. (fim)