ilustrasi
ilustrasi

Oleh: H Yasir
– Direktur PAM Tirta Mangkaluku Palopo

KETERSEDIAAN air minum bagi masyarakat menjadi hal yang sangat penting, hal ini dibuktikan dengan program pemerintah yang menargetkant 10 juta sambungan pelanggan air minum hingga tahun 2019. Sejalan dengan nawacita Pemerintahan Jokowi – JK diharapkan Negara hadir melalui BUMD Air Minum untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi seluruh warga Negara Indonesia.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum adalah perusahaan yang memenuhi equilibrium diantara tujuan pendiriannya, dengan cara memprioritaskan pelayanan air minum bagi kemanfaatan umum, tanpa mengabaikan upaya peningkatan perekonomian dan perolehan deviden. BUMD Air Minum saat ini masih belum dapat dikatakan mampu memberikan layanan air minum secara maksimal. Kondisi BUMD Air Minum di tahun 2015 mencerminkan dari 368 BUMD AIR MINUM terdapat 53% dikatagorikan sehat, 28% kurang sehat dan 20% kategori sakit.Dari Kategori sehat tersebut termasuk di dalamnya PDAM Kota Palopo.

Seperti kita ketahui bersama, penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang bersih, sehat dan bermanfaat (produktif).

Air merupakan sesuatuyang sangat menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu hak menguasai air dimiliki negara, atas dasar ini prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah. Jadi peranan BUMD Air Minum sebagai salah satu penyedia air minum sangatlah strategis.

Sistem Penyediaan Air Minum merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum dan dari sisi manejemen penyediaan air minum harus dilihat dari sisi hulu hingga hilir yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya. Beberapa permasalahan yang dihadapi BUMD Air Minum dari hulu hinggahilir yaitu:

1. Ketersediaan air baku;
2. Ketersediaan system produksi;
3. Ketersediaan distribusi; dan
4. Ketersedian layanan yang berkualitas.

“Pertanyaan besarnya adalah bagaimana mengatasi permasalahan tersebut”? Pertanyaan tersebut harus kita lihat dari sudut pandang tantangan global pengelolaan BUMD Air Minum. Untuk itu perlu dipikirkan bersama bagaimana agar TERCIPTA SINERGI pengelolaan air minum dari sisi regulasi, operasional dan pengawasan BUMD Air Minum.

Ketersediaan air baku sangat penting bagi BUMD Air Minum

Karena akan menentukan besar kecilnya investasi instalasi penjernihan air dan biaya operasi serta pemeliharaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur pemetaan urusan air minum antar tingkat pemerintahan. Harus ada perubahan cara memandang sungai ataupun mata air sebagai sumber air baku, bukan lagi sebagai pemisah antar tingkat pemerintahan dan/atau antar daerah, tetapi sebagai perekat dan penyatu antar daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu, sinergitas dalam penyediaan air baku sudah menjadi suatu keharusan, yaitu:

1.antara BUMD Air Minum dengan BUMN, misalnya BUMD 
Air Minum DKI Jakarta dengan BUMN JasaTirta II 
Jatiluhur;
2. Antara BUMD Air Minum dengan BUMD lainnya, 
misalnya:BUMD Air Minum DKI dengan BUMD Air Minum Kabupaten Tangerang, beberapa BUMD Air Minumdi Jawa Timur dengan BUMD Air Baku milik Provinsi Jawa Timur;
3. Antara BUMD Air Minum dengan Perangkat Daerah yang kaitannya dengan pemberian ijin pengambilan air bawah tanah dan perangkat daerah yang menangani limbah & sanitasi;
4. Dengan melakukan sinergitas dengan lembaga peduli air bersih dan lingkungan.

Perlu menjadi perhatian kita bersama, meskipun menghadapi perdagangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) jangan sampai kekayaan sumber daya air yang Berlimpah justru menjadikan kita semua terlena dengan memprioritaskan penyediaan air baku untuk perusahaan- perusahaan komersial. Sekali lagi kita perlu melihat Konstitusi Negara terhadap penguasaan air.

Sistem produksi merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi.

Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi system produksi air minum untuk menghasilkan air minum yang berkualitas secara efisien dan efektif, sehingga nilai produksi air minum semakin terjangkau. Tidak dapat dipungkiri, hal ini tentu saja memaksa BUMD Air Minum harus dapat mengikuti perkembangan teknologi tersebut atau BUMD Air Minum akan tertinggal. Keadaan ini, harus disikapi dengan mengambil langkah strategis, diantaranya dengan memprioritaskan pembaharuan system teknologi air minumdan/atau melakukan kerjasama.

Kementerian Dalam Negeri sebagai regulator di tahun 2016 telah menerbitkan : Permendagri Nomor 48 Tahun yang mengatur Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Minum kepada Pemerintah Pusat ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 
yang mengatur subsidi untuk tarif Air Minum ; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 
tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

Dengan terbitnya 3 Permendagri tersebut, diharapkan kinerja BUMD Air Minum semakin baik dan untuk menjawab tantangan dimana kondisi saat ini 272 dari total 368 atau 74% BUMD Air Minum belum memenuhi Full Cost Recovery (FCR).

Jika selama ini distribusi air minum lebih difokuskan pada jaringan perpipaan, maka kedepan perlu dipikirkan bersama alternative lainnya, dan tentu saja dengan berdasarkan perkembangan teknologi, seperti penggunaan air dalam kemasan. Permasalahan jaringan perpipaan selain membutuhkan biaya yang besar, juga perlu mendapat perhatian dari stake holders yaitu masalah dengan perizinan, karena hal ini bisa memberikan dampak tersendiri dalam pengembangan BUMD Air Minum. Untuk itu dibutuhkan kepekaan dan kearifan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya perangkat daerah terkait.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 bahwa Penyelenggaraan SPAM diprioritaskan pelaksanaannya kepada BUMN dan BUMD menjadi momentum bersama dalam mencari alternative distribusi air minum, sekaligus sebagai pengendalian penyediaan air minum.
Perlu diperhatikan, bahwa esensi distribusi air adalah memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan kontinuitas pengaliran, memberikan jaminan pengaliran 24 jam per hari.

Ketersediaan layanan yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi komunikasi dan informasi. Back office yang baik, tanpa diimbangi front office yang baik, akansia-sia. Jangan sampai kewenangan BUMD Air Minum yang besar, membuat kita terlena dalam memberikan layanan yang berkualitas.

BUMD Air Minum perlu mencontoh layanan perbankan, khususnya dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, contoh lainnya yaitu penggunaan voucher seperti pada PLN.

Untuk di Kota Palopo Tantangan global dalam Pengelolaan Penyediaan Air Minum, Pemerintah Kota di bawah kepemimpinan Drs. H.M Judas Amir, MH melalui BUMD Air Minum dan Instansi Teknis terkai tserta stake holders sejak 3 tahun terkahir telah melakukan langka strategis sebagai berikut:

1. Ketersediaan air baku; Pemkot Palopo telah mengusulkan pembangunan Bendungan (Waduk) Latuppa ke Pemerintah melalui Balai Besar Sungai Pompengan Jenneberang Ditjen SDA Kementerian PUPR sebagai langka untuk menjamin ketersediaan air baku dalam Penydiaan Air Minum serta memfaatkan sumber-sumber air baku yang ada seperti Sungai Batupapan. Tahun 2017 ini sumber air baku sungai batupapan telah menjadi sumber penyediaan Air Minum untuk masyarkat Kota Palopo Khususnya di Kecamatan TelluWanua, Bara, dan sebagian Wara Barat.

2. Ketersediaan system produksi;
Pemkot Palopo telah melakukan penyempurnaan system produksi dari System konvensional (Saringan Pasir Lambat) menjadi System WTP (Water Treatment Plant) atau Pengolahan Lengkap sekaligus penambahan kapasitas produksi 220 liter perdetik dari 320 liter perdetik menjadi 550 liter perdetik

3. Ketersediaan distribusi; Pemkot Palopo melalui BUMD Air Minum telah melakukan Pergantian Jaringan Distribusi Utama (JDU) yang sudah tua (termasuk Jl Pongsimpin yg selama ini mengalami kebocoran) sehingga kehilangan air dapat diturunkan sebesar 7% dari 43% menjadi 36% dan penambahan jaringan distribusi sepanjang 212.639 meter dari 279.194 meter menjadi 491.833 meter sehinggan BUMD Air Minum Kota Palopo dapat meningkatkan jumlah pelanggan sebanyak 15.200 dari 15.600 menjadi 30.800 pelanggan.

4. Ketersedianlayanan yang berkualitas. Pemkot Palopo melalui BUMD Air Minum telah melakukan inovasi dalam peningkatan pelayanan menuju pelayanan yang lebih berkualitas dengan menerapkan teknologi informasi seperti pelayanan pemebayaran rekening air 24 jam di loket tertentu dan dapat dibayar kantor pos seluruh Indonesia. Insya Allah mulai tahun 2017 system informasi layanan dan pemetaan jaringan sudah menggunakan Geographic Information System (GIS) dan uji coba penerapan meter air Prabayar di kawasan tertentu.

Dengan Penerapan Langka strategis tersebut maka Tantangan global dalam pengelolaan Air Minum sekaligus merupakan peluang bagi BUMD Air Minum Kota Palopo. (*)