Puluhan honorer kategori 2 (K2) lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palopo mendatangi Kantor DPRD Kota Palopo, Senin (20/11) siang tadi. Sebelum ke DPRD, perwakilan honorer K2 juga menemui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo, Dahri Saleng.
Puluhan honorer kategori 2 (K2) lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palopo mendatangi Kantor DPRD Kota Palopo, Senin (20/11) siang tadi. Sebelum ke DPRD, perwakilan honorer K2 juga menemui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo, Dahri Saleng.

KORANSERUYA.COM–Puluhan honorer kategori 2 (K2) lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palopo mendatangi Kantor DPRD Kota Palopo, Senin (20/11) siang tadi. Sebelum ke DPRD, perwakilan honorer K2 juga menemui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo, Dahri Saleng.

Kedatangan mereka ke Dewan untuk mengadukan nasib mereka, karena sampai sekarang ini belum terangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS. Tak hanya itu, mereka meminta agar dimediasi bertemu dengan pemerintah daerah agar Walikota Palopo, HM Judas Amir selaku kepala daerah menerbitkan Surat Keputusan Kolektif honorer K2.

Salah seorang perwakilan honorer K2, Kasdin mengungkapkan, pihaknya meminta DPRD Kota Palopo untuk memfasilitasi pertemuaan antara pegawai honorer K2 dengan pemerintah Kota Palopo. Dengan begitu, mereka dapat menyampaikan kepada pemerintah untuk menerbitkan surat keputusan (SK) kolektif honorer K2.

“Kami ingin memperjuangkan nasib sebanyak 2.836 pegawai honorer K2 agar Pemkot Palopo dapat menerbitkan SK kolektif honorer paling lambat bulan Desember 2017 yang akan menjadi pedoman untuk dikirim ke tingkat Pusat,” ujar Kasdin.

Selain itu, para pegawai honorer K2 juga menuntut agar dalam pembahasan APBD Kota Palopo tahun anggaran 2018 dapat diakomodir upah kerja tenaga honorer sesuai dengan standar upah minimum Provinsi (UMP), seperti yang diterapkan di Kab/Kota lain.

Menjawab aspirasi perwakilan honorer K2, Ketua DPRD Kota Palopo, Harisal A Latif mengatakan DPRD Palopo siap memfasilitasi mereka untuk bertemu dengan Pemkot Palopo. Untuk itu, Harisal meminta kepada mereka untuk bersurat ke DPRD Kota Palopo untuk dijadikan dasar agar mereka dapat dipertemukan dengan pihak Pemkot.

“Secara pribadi, saya memahami dan bersimpati dengan kondisi yang dialami tenaga honorer K2 Kota Palopo. Untuk itu, kami di DPRD siap memasilitasi mereka agar bisa dipertemukan dengan Pemkot Palopo,” jelas Harisal A Latif.

Sedang mengenai upah tenaga honorer K2, Ketua DPRD Kota Palopo mengatakan usulan tersebut akan dipertimbangkan sesuai dengan kondisi keuangan APBD Kota Palopo.

Senada itu, Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Palopo, Dahri Suli, mengatakan, apa yang disuarakan 2.836 honorer K2 tersebut akan ditindak lanjuti pihaknya kepada eksekutif. “Kami akan panggil BKD pertanyakan hal ini, jika memang daerah lain menerapkan dan tidak melanggar aturan mengenai upah honorer K2 sesuai UMP, kenapa tidak di Palopo,” katanya.

Meski demikian, Dahri Suli menyampaikan bahwa DPRD dan pemerintah tetap akan mempertimbangan segi anggaran atau kemampuan keuangan daerah. “Pertimbangan anggaran tentu menjadi pertimbangan utama apakah tuntutan honorer K2 ini bisa ditindak lanjuti,” ujarnya. (liq)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × five =