Nina Triana, SP, MKM
Nina Triana, SP, MKM

 

Oleh: Nina Triana, SP, MKM*

PERUBAHAN adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari agar organisasi dapat bertahan, aktif, dan mutakhir.Langkah revitalisasi Puskesmas oleh Kementerian Kesehatan yang memuncak pada Tahun 2010 dalam Roadmap Reformasi Kesehatan Masyarakat telah mengarahkan organisasi Puskesmas untuk mencapai tujuan baru yaitu fungsi yang optimal dan kinerja yang meningkat. Dalam hal inilah Puskesmas dapat dikatakan telah mengalami transformasi.

Konsep Puskesmas di Indonesia telah dimulai sejak perumusan rencana pembangunan kesehatan jangka panjang Tahun 1969-1971. Pembangunan Puskesmas pada saat itu adalah dalam rangka memberikan kemudahan bagi penduduk yang sebagian besar tinggal di pedesaan untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Perubahan Puskesmas di Indonesia saat ini tidak terlepas dari rangkaian sejarah reformasi kesehatan jauh sebelum keberhasilan gerakan reformasi pada Tahun 1998. Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 1999 memuat perubahan paradigma dalam pembangunan kesehatan di Indonesia yang semula paradigma sakit menjadi paradigma sehat.

Seiring dengan hal tersebut lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketetapan MPR RI Nomor VI Tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan yang mendorong penyesuaian terhadap langkah pembangunan kesehatan yang telah direncanakan sebelumnya. Maka, sejak Tahun 2005 area reformasi sektor kesehatan di Indonesia meliputi, kebijakan dan administrasi kesehatan, sumberdaya kesehatan, paket pelayanan kesehatan, sistem penyampaian pelayanan kesehatan, dan sasaran pelayanan kesehatan.

Desentralisasi merupakan sebuah pendekatan yang sering dikaitkan dengan reformasi sektor kesehatan dan merupakan implementasi yang paling umum dalam reformasi kesehatan. Tujuannyaagar sektor kesehatan menjadi urusan rumah tangga daerah dan diharapkan terjadi ownership yang tercermin melalui peningkatan APBD untuk kesehatan.Desentralisasi dalam wujud otonomi daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam implementasinya kurang berjalan dengan baik sehingga berdampak kepada munculnya permasalahan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Departemen Kesehatan kemudian melakukan revitalisasi Puskesmas meliputi pendirian terus menerus Puskesmas dan jaringannya di seluruh pelosok tanah air, penempatan dokter PNS di Puskesmas, perbaikan fisik Puskesmas, dan melengkapi peralatan Puskesmas. Langkah-langkah tersebut didukung oleh kebijakan dasar Puskesmas menurut KMK Nomor 128 Tahun 2004 yang merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Puskesmas yang sekarang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam hal pembiayaan yang memengaruhi masalah penurunan kinerja Puskesmas sejak masa awal reformasi otonomi daerah, kebijakan dasar Puskesmas telah memberikan acuan sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah, pendapatan Puskesmas, dan sumber lain. Puskesmas kemudian mendapat dukungan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dari pemerintah pusat sejak Tahun 2010 untuk meningkatkan kinerja Puskesmas khususnya dalam pelayanan preventif promotif yang bersifat UKM.

Pada era implementasi JKN yang dimulai Tahun 2014, peran Puskesmas semakin diandalkan sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan harus terakreditasi untuk menjamin mutu pelayanan yang diselenggarakannya.

Oleh karena itu, pemerintah melakukan penyesuaian penyelenggaraan Puskesmas melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014. Peraturan terbaru tersebut juga menjelaskan peran pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Puskesmas sehingga stakeholders penyelenggaraan Puskesmas dapat diidentifikasi.

Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten merupakan organisasi publik. Karakter yang dimilikinya adalah mengurus masalah kesehatan publik, sebagian besar anggota adalah pegawai negeri yang dibatasi oleh aturan dan norma tersendiri, dan merupakan mesin birokrasi yang terpancang pada struktur birokrasi negara.

Puskesmas terikat pada kewajiban pemberian layanan kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, berkeadilan, bermutu, dan berkesinambungan dalam pembiayaan. Dalam sistem pelayanan kesehatan, kinerja yang ditunjukkan harus selalu dikaitkan dengan seluruh tujuan normatif tersebut.

Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas yang mengarahkan Puskesmas untuk terakreditasi menjadi acuan pemerintah daerahuntuk mencapai layanan kesehatan Puskesmas yang efektif, berkeadilan, dan bermutu. Pada sisi lain Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD dapat menjadi acuan pemerintah daerah untuk menciptakan efisiensi dan pembiayaan berkesinambungan dalam layanan Puskesmas.

Kedua instrumen kebijakan kesehatan tersebut merupakan pedoman umum yang perlu diterjemahkan dan diperkaya oleh pemerintah daerah menjadi kebijakan kesehatan daerah untuk mengantisipasi situasi dan kondisi layanan kesehatan spesifik daerah seperti rekrutment tenaga kesehatan selain dokter di Puskesmas.

Pada hakekatnya, reformasi atau perubahan bertujuan mengubah manusia dan bukan mengubah organisasi. Para pegawai merupakan komponen yang sangat penting dan paling memerlukan perhatian dalam organisasi karena komponen manusia adalah yang memungkinkan komponen-komponen lain dapat berfungsi. Apapun sudut pandang tentang organisasi, tetap sang individu lah yang merupakan komponen inti dari organisasi.

Dalam hal ini, maka keberhasilan perubahan Puskesmas tidak cukup dengan mengikuti budaya perubahan organisasi melainkan juga perlu fokus kepada berbagai fase perubahan individu-individunya. Sangat diperlukan kebijakan kesehatan yang berpihak kepada para individu Puskesmas untuk tujuan melahirkan kinerja pelayanan kesehatan masyarakat yang sesuai harapan. (*)

Penulis: Nina Triana, SP, MKM
– Anggota Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Kabupaten Sumedang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 + 20 =