Rapat evaluasi pemanfaatan dana bagi hasil pajak rokok TA 2016 yang berlangsung di Hotel Clarion
Rapat evaluasi pemanfaatan dana bagi hasil pajak rokok TA 2016 yang berlangsung di Hotel Clarion

Koranseruya.com — Dana bagi hasil pajak rokok tahun anggaran 2016 di Kota Palopo mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Jika tahun 2015 lalu Palopo hanya menerima dana bagi hasil sebesar Rp5 miliar, kini Palopo menerima sebesar Rp9 miliar lebih.

Demikian diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Hamzah Jalante saat dikonfirmasi KORAN SeruYA Rabu (22/3) malam ini. Hamzah baru saja mengikuti rapat evaluasi pemanfaatan dana bagi hasil pajak rokok TA 2016 Kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan yang berlangsung di Hotel Clarion Makassar siang tadi.

BACA JUGA :Ditemukan di Nusa, Polisi Buru Pacar Siswi yang Dilaporkan Diculik di Lutra

“Tahun ini mengalami peningkatan, kita dapat Rp9 miliar lebih. Pemerintah membagikan dana ini ke daerah secara proporsional, sesuai jumlah penduduk suatu daerah,” kata Hamzah.

Hamzah menambahkan bahwa dana tersebut nantinya akan diperuntukkan untuk pembangunan daerah salah satunya dibidang kesehatan.

“Minimal 50 persen dana itu dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan, baik dalam bentuk pelayanan langsung maupun promosi preventif. Dananya juga bisa diperuntukkan penegakan hukum perda terutama larangan merokok di tempat tertentu,” jelas Hamzah dibalik ponselnya.

BACA JUGA :Basarnas Bone Menyerah…Padahal Bocah Korban Terseret Arus di Luwu Belum Ditemukan

Sekadar diketahui, untuk TA 2016, pemprov sulsel keciprat dana bagi hasil pajak rokok dari pemerintah pusat mencapai Rp484 miliar. Dana inilah yang kemudian dibagi ke semua kabupaten/kota yang ada di Sulsel.

Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan, Pemprov Sulsel, Syukri Mattinetta dalam rapat evaluasi mengatakan penerimaan dana hasil pajak rokok di Sulsel terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah pajak rokok sebesar Rp244 miliar lebih, tahun 2015 sebesar Rp 397 miliar, dan pada tahun 2016 sebesar RP 484 miliar lebih.

“Pajak rokok harus dialokasikan 50 persen untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat, dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang, yang diatur dalam pasal 31 Undang Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,” kata Syukri Matinetta.

BACA JUGA :Kantor Desa di Lutim Dibobol Maling, Barang Penting ini yang Digasak

Penerimaan tersebut dibagihasilkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan sebesar 70 persen. Dengan pola pembagian 40 persen berdasarkan aspek pemerataan dan 60 persen berdasarkan aspek potensi/jumlah penduduk di masing-masing kabupaten/kota.

Seiring dengan peningkatan Pajak Rokok yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah Pajak Rokok yang dibagihasilkan ke Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir ini. (asm)

Kepala BPKAD Palopo, Hamzah Jalante (tengah) menghadiri rapat evaluasi
Kepala BPKAD Palopo, Hamzah Jalante (tengah) menghadiri rapat evaluasi