Ratusan warga pemberdayaan PT Vale Indonesia, tbk, yakni kecamatan Nuha, Wasuponda, Towuti dan Malili menggelar aksi demonstrasi, Senin (14/11/2016. Aksi tersebut menuntut lahan, Corporate Social Responsibility (CSR) dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).
Ratusan warga pemberdayaan PT Vale Indonesia, tbk, yakni kecamatan Nuha, Wasuponda, Towuti dan Malili menggelar aksi demonstrasi, Senin (14/11/2016. Aksi tersebut menuntut lahan, Corporate Social Responsibility (CSR) dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

LAPORAN: Jumadi, Malili

KORAN SeruYA–Ratusan warga pemberdayaan PT Vale Indonesia, tbk, yakni kecamatan Nuha, Wasuponda, Towuti dan Malili menggelar aksi demonstrasi, Senin (14/11/2016. Aksi tersebut menuntut lahan, Corporate Social Responsibility (CSR) dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Dalam aksinya, warga terlihat memblokir jalan dengan membentangkan spanduk tuntutan dan membakar ban bekas sehingga mengakibatkan kemacetan arus lalulintas. Sementara titik aksi masing – masing, terowongan dan depan Nursery kecamatan Nuha, pertigaan Enggano Towuti, depan lapangan Wasuponda, dan depan Pos Lantas Malili.

Penanggung jawab aksi, Makone Nuha, Andi Baso mengatakan, warga pemberdayaan tambang PT Vale Indonesia menuntut perusahaan untuk menijau kembali peta batas CoW (Kontrak karya) PT Vale Indonesia (Amandemen 2014) seperti lahan perkebunan yang saat ini sudah digarap oleh para petani diempat wilayah pemberdayaan.

Selain itu, PT Vale juga diminta untuk selalu transparansi jumlah dana dan peruntukan program, dana CSR berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat ditiap wilayah pemberdayaan dengan tujuan persiapan purna tambang.

“Tetap melanjutkan komitmen PT Inco terhadap masyarakat sesuai surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tony Welas dan Claudio Bastos (CEO dan CFO) pada tahun 2010 lalu serta membentuk wadah tiga pilar yakni pemerintah, masyarakat dan perusahaan untuk mengawasi program Community Developement (Comdev) serta membuat aturan dan memberikan sanksi terhadap penyelewengan penggunaan dana,” ungkapnya.

Warga juga berharap agar PT Vale Indonesia membuka kembali purna tambang sebagai bentuk transparansi perusahaan. Transparansi mengenai kewajiban – kewajiban yang sudah dilakukan perusahaan terhadap dokumen Amdal.

“Utamanya dampak DAM atau bendungan Petea yang bisa mengakibatkan tenggelamnya daerah pesisir danau Mahalona dan danau Towuti. Dampak keberadaan keberadaan DAM Larona, Balambano, Karebbe yang bisa mengakibatkan tenggelamnya daerah aliran sungai Malili,” ungkap Andi Baso.

Bukan hanya itu, kata Opu sapaan akrabnya, penanganan terhadap polusi udara, air, tanah dan limbah cair serta logam berat yang berdampak sangat buruk terhadap kesehatan masyarakat disekitar tambang termasuk pendangkalan yang terjadi di danau Mahalona dan danau Matano.

“Juga dampak aktifitas penambangan dibeberapa daerah yang mematikan sumber mata air untuk masyarakat,” ungkap Andi Baso. (Adi)