PALOPO–Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, menggelar dialog bersama dengan insan pers di Cafe D’Linoe Coffee, Selasa 25 juni 2024.
Dialog bertema ‘Peran Media Dalam Menyukseskan Pilkada Serentak 2024’ ini menghadirkan tiga narasumber, yakni komisioner KPU Palopo Abbas Djohan, Anggota Bawaslu Palopo Asbudi Dwi Saputra, dan Ketua Serikat Media Siber Indonesia Palopo, Wahyudi Yunus.
Dalam dialog tersebut, komisioner KPU Kota Palopo Abbas Djohan memberikan apresiasi kepada para wartawan dalam menyukseskan Pilkada dengan memberikan informasi yang baik kepada masyarakat. Untuk itu, dia berharap kepada media untuk bekerjasama dengan baik dalam menyebarkan informasi yang akurat, profesional dan bertanggung jawab.
Ia menambahkan, KPU Palopo tengah melakukan pencoklitan di lapangan. Dan apabila terdapat hal-hal atau data yang berbeda dengan KPU miliki itu akan dibenahi langsung di lapangan.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Palopo, Asbudi Dwi Saputra mengatakan, pihaknya akan menurunkan baliho atau APK jika terdapat atau terpasang di rumah ibadah maupun di kantor pemerintahan.
Sementara untuk baliho diluar dari tempat tersebut, Bawaslu belum mempunyai kewenangan untuk menertibkannya, dalam hal ini pihak Bawaslu akan mendorong Pemerintah Kota Palopo berdasarkan Perda yang ada.
Untuk penertiban melalui Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup untuk menertibkan baliho-baliho yang tidak sesuai dengan Perda yang mengatur terkait dengan pemasangan baliho reklame tersebut.
Asbudi berharap kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada 2024. Menurutnya, pelanggaran sekecil apapun itu harus dilakukan penindakan agar tidak terjadi pelanggaran lebih banyak lagi.
Adapun Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Palopo, Wahyudi Yunus, selaku narasumber menyampaikan ada beberapa persoalan krusial yang selalu menjadi sorotan dari pemilu ke pemilu.
Adapun persoalan tersebut dan yang mestinya harus dituntaskan yaitu persoalan DPT, karena persoalan ini kalau dalam tahapan Pilkada selalu di awal, seperti yang disaksikan beberapa bulan yang lalu pada kasus pemilu di TPS.
Olehnya itu, lanjut Wahyudi Yunus, kiranya persoalan DPT ini menjadi sorotan penting bagi media. Yang kemudian ini juga lebih oleh penyelenggara, baik itu penyelenggara teknis maupun pengawas. (nada)
