– Rapat Kerja Usung Resolusi Tahun 2026
MASAMBA–Komisi I DPRD Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Provinsi Sulawesi Selatan, menggelar rapat kerja mengusung tema ‘resolusi tahun 2026’, Kamis lalu, 8 Januari 2026. Rapat tersebut diadakan untuk menyusun arah kebijakan dan program kerja yang lebih strategis.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi I, Hj Megawati Jamal SE, S.Kom dan dihadiri para anggota Komisi I. Diantaranya
Sudirman Salomba, ST, Anasdi, S.S.Sp, A. Abriani, SA, Saifuddin, S.Pd.I, Aris, SE, Yamsir, SH, Erni Idris, SE, Saderuddin, S.Pd, Irwan, S.Kom, Pasondaan Amir, SH, dan Widia, S.Pd, M.Pd.
Dalam rapat tersebut, Komisi I melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kinerja mitra kerja, dalam hal ini Pemkab Luwu Utara pada tahun sebelumnya. Selain itu, dibahas pula rencana kerja serta prioritas program yang akan dijalankan pada tahun 2026, dengan fokus utama pada bidang pemerintahan, hukum, dan pelayanan publik.
Eltris Cafe Palopo Tempat Nongkrong Bagi Semua Kalangan, Ini Keunggulannya Bikin Pengunjung Betah
Hj. Megawati Jamal dalam rapat tersebut menekankan pentingnya komitmen bersama dengan Pemkab Lutra untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menyatakan bahwa resolusi tahun 2026 harus berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Luwu Utara.
“Resolusi tahun 2026 diharapkan menjadi momentum bagi Komisi I untuk mendorong peningkatan kinerja OPD mitra, memperkuat pengawasan, serta memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Megawati Jamal.
Rapat kerja Komisi I ini menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan ditindaklanjuti melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. “Komisi I berkomitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana,” ujar Megawati Jamal.
Dengan digelarnya rapat kerja ini, lanjut Megawati Jamal, Komisi I DPRD Luwu Utara berharap dapat menetapkan arah kebijakan yang jelas dan terukur, sehingga resolusi tahun 2026 dapat diwujudkan secara optimal demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (anggi)
