BELOPA — Jadwal pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dari Kementerian PANRB terbilang sangat singkat. BKPSDM dan DPRD Luwu bergerak cepat menyelesaikan persoalan honorer di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Data mencatat, sebanyak 3.430 tenaga honorer di Luwu tidak lolos seleksi PPPK.
Selain itu, terdapat 219 honorer tidak ikut seleksi, meski status mereka masih aktif. Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM, Raehana Rahman, menyebut pengusulan PPPK paruh waktu sudah masuk tahap uji publik dan verifikasi. Kata Raehana, jumlah pengusulan PPPK paruh waktu bergantung pada kondisi fiskal daerah. “Sementara pengusulan. Akan terakomodir semua (3 ribu lebih) saya juga belum tahu. Belum bisa mengira-ngira,” jelasnya kepada wartawan pekan lalu.
Selain kondisi fiskal, Raehana menyebut beberapa faktor lain memengaruhi jumlah usulan. “Faktor lain, meninggal dunia, tenaga honorer yang sudah tercatat namun telah wafat otomatis tidak lagi diusulkan. Kemudian tidak aktif bekerja, honorer yang sudah tidak melaksanakan tugasnya tidak dimasukkan dalam formasi,” bebernya.
Formasi hanya diajukan sesuai kebutuhan nyata instansi. Jabatan yang tidak diperlukan tidak akan diusulkan. “Kalau ada masyarakat mengetahui ada non-ASN tidak aktif bekerja, pada pengumuman uji publik kemarin, supaya dilaporkan segera,” beber Raehana. Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali Baso Hidayat, menegaskan BKPSDM segera mengusulkan tenaga honorer yang tetap mengabdi meski gagal tes.
“Sebaiknya, honorer yang tidak lolos tes PPPK diprioritaskan diusulkan sebagai PPPK paruh waktu. Itu hak mereka,” ujarnya kepada awak media. Ia juga meminta tenaga honorer tetap mendapat kepastian pendapatan seperti selama ini. Menurutnya, APBD Luwu sudah menyiapkan alokasi dana sekitar Rp20 miliar untuk gaji honorer yang setiap bulan menerima Rp500 ribu. “Kita harapkan persoalan ini segera tuntas. Perlu verifikasi bersama, setelah itu datanya baru dikirim ke Kementerian PANRB,” jelasnya. (*)

