PALOPO – Aktivitas pembukaan lahan (land clearing) di kawasan perbukitan Gunung Jati memicu longsoran material sedimen yang menutup badan jalan dan saluran drainase warga setelah Kota Palopo diguyur hujan pada Kamis (19/11/2026) malam.
Menanggapi dampak tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo menegaskan bahwa kegiatan pemanfaatan maupun pembukaan lahan di perbukitan Gunung Jati sama sekali tidak mengantongi izin dan telah diminta untuk segera dihentikan, Jumat (20/11/2026).
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo, Nurleli, memastikan hingga saat ini belum ada dokumen permohonan izin yang masuk terkait aktivitas di kawasan perbukitan tersebut.
“Hingga saat ini belum ada permohonan perizinan yang diajukan oleh pihak pengelola ke DPMPTSP terkait aktivitas di kawasan Gunung Jati,” ujar Nurleli saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Sejalan dengan itu, Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Kabid Amdal) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palopo, Usniati, mengungkapkan pihaknya sebelumnya telah meninjau langsung lokasi perbukitan Gunung Jati untuk memeriksa kondisi lapangan.
Dari hasil peninjauan tersebut, DLH Kota Palopo langsung memberikan teguran kepada pihak pengelola agar menghentikan seluruh aktivitas pembersihan lahan.
“Kami sudah turun langsung meninjau ke lokasi dan menegur langsung pihak pengelola untuk menghentikan aktivitas land clearing, karena kegiatan tersebut belum mengantongi persetujuan lingkungan maupun izin resmi,” tegas Usniati.
Langkah pencegahan juga telah ditempuh pemerintah wilayah setempat. Camat Wara Barat, Adriana Sigele, mengaku telah menyampaikan imbauan kepada seluruh pihak yang beraktivitas di kawasan perbukitan Gunung Jati agar mematuhi regulasi yang berlaku serta menjaga kelestarian lingkungan.
“Kami sudah mengimbau kepada semua pihak yang melakukan aktivitas di atas agar tertib aturan dan tetap menjaga lingkungan,” kata Adriana saat dikonfirmasi terpisah.
Hilangnya tutupan vegetasi di perbukitan Gunung Jati sebelumnya memang memicu keresahan warga yang bermukim di sekitar kaki bukit karena khawatir terhadap ancaman bencana ekologis saat hujan turun.
Sementara itu, redaksi masih berupaya menghubungi pihak pengelola lahan untuk dimintai konfirmasi serta penjelasan terkait dasar pelaksanaan land clearing dan dampak longsoran material yang menutup jalan serta drainase warga tersebut.
Pemkot Palopo memastikan akan terus melakukan pemantauan di lapangan guna memastikan aktivitas pembukaan lahan benar-benar dihentikan selama dokumen lingkungan dan perizinan belum dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)

