PALOPO–Ketidakhadiran 5 pejabat yang telah diundang sebelumnya oleh Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) membuat rapat pembahasan yang sudah siap digelar di Ruang Musyawarah DPRD Palopo, Selasa 18 Mei 2020, akhirnya batal diselenggarakan.
Sekretaris Pansus, Jabir, kepada Koran Seruya, mengatakan, ketidakhadiran (para pejabat) tersebut membuat rapat yang sejatinya digelar pukul 10.00 WITA akhirnya tertunda.
Dari 8 pejabat dari Perangkat Daerah terkait disabilitas yang diundang, hanya 3 yang hadir dan lima diantaranya belum nampak hadir sehingga rapatpun terpaksa ditunda sementara.
“Dari 8 yang kami undang, hanya 3 yang hadir yakni Dinas Sosial yang diwakili oleh Kabidnya, Kesbangpol dan Kabag Hukum Setda Palopo. Sedangkan yang lain tidak hadir dengan alasan belum Serahterima Jabatan (Sertijab),” sebut Jabir di ruang kerjanya di ruang rapat Komisi I DPRD Palopo, Selasa sore.
Kelima Pejabat yang tidak hadir antara lain, dari Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemuda Olahraga dan Kabag Pemerintahan Setda Palopo.
Buntut mutasi yang dilakukan Pemkot Palopo, sehari sebelum libur cuti bersama yakni pada Selasa 11 Mei 2021 lalu, membuat sejumlah Perangkat Daerah di kota Palopo hingga kini masih ada yang belum melakukan dan menandatangani Berita Acara Sertijab sehingga rapat Pansus di DPRD pun mengalami kendala.
“Sebenarnya kami di DPRD Palopo sudah siap dan ingin kejar waktu, supaya ‘utang’ Ranperda di tahun 2021 ini semuanya bisa kita lunasi dan tak ada lagi yang tidak selesai sehingga nyebrang lagi ke tahun berikutnya. Tapi yah, kami memaklumi saja, situasinya memang sudah seperti ini, sisa nanti kita lihat waktunya kapan untuk kita susun jadwal selanjutnya,” pungkas Jabir.
Rapat Pansus Disabilitas ini sendiri belum bisa memastikan kapan agenda rapat pembahasan ini akan dijadwalkan ulang, mengingat belum ada kepastian soal serahterima jabatan dan juga padatnya jadwal anggota DPRD Palopo itu sendiri.
(*)
