PALOPO–Forum Mahasiswa Peduli Penegakan Hukum Kota Palopo menggelar aksi unjuk rasa di depan Mako Polres Palopo, Kamis 31 Juli 2025. Mereka mendesak Polres Palopo agar lebih serius dan transparan dalam menangani dua kasus dugaan tindak pidana korupsi yang nilainya mencapai puluhan miliar.
Dua kasus dugaan korupsi tersebut, yakni proyek normalisasi sungai mengatasi banjir di Palopo, dan proyek rehabilitasi rumah jabatan (rujab) Walikota Palopo.
Aksi yang dikoordinir oleh Jenderal Lapangan, Feryanto, menyoroti besarnya anggaran dalam dua proyek tersebut. Menurutnya, dana untuk normalisasi sungai mencapai sekitar Rp30 miliar, sedangkan untuk rehabilitasi rujab walikota berkisar antara Rp900 juta hingga Rp1 miliar.
Dalam aksi unjukrasa ini, pendemo menyatakan ketidakpercayaannya kepada institusi Polri, khususnya Polres Palopo. Mereka menyebut sampai hari ini, tidak ada kejelasan atau keterbukaan mengenai perkembangan kasus korupsi yang diadukan masyarakat.
Massa aksi juga menuntut agar aparat penegak hukum segera menangkap dan mengadili pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi kedua proyek tersebut. Namun, harapan massa untuk berdialog langsung dengan pihak Polres Palopo pupus karena tidak ada satupun perwakilan yang menemui mereka.
Kekecewaan itu membuat massa bergeser ke Kantor Kejaksaan Negeri Palopo untuk menyampaikan aspirasi. Di Kejaksaan, mereka disambut oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Andi Tirta dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Yoga Pradila Sanjaya.
Andi Tirta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kejaksaan Negeri Palopo dalam penanganan tindak pidana korupsi. Ia menyatakan akan menampung semua aspirasi yang disampaikan dan meminta massa aksi untuk menyerahkan data atau bukti-bukti yang dimiliki agar bisa ditindaklanjuti. Pihak Kejaksaan akan melakukan telaah di lapangan terkait apa yang disampaikan rekan-rekan mahasiswa.
Senada dengan itu, Kasi Pidsus, Yoga Pradila Sanjaya menyampaikan pihaknya akan mengecek lebih lanjut apakah kasus tersebut sudah ditangani atau dilaporkan ke lembaga lain. “Jika belum, Kejaksaan Negeri Palopo siap untuk melakukan penanganan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” katanya.
Aksi ini menjadi penegas bahwa masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa terus mengawal proses penegakan hukum dan meminta transparansi dalam upaya pemberantasan korupsi di Kota Palopo. (nada)

