PALOPO — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) Perjuangan Kota Palopo menegaskan akan perihal ‘mahar’ yang dimaksudkan dalam menghadapi kontestasi pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) pada Pilkada serentak 2024.
Ketua DPC PDIP Palopo, Alfri Jamil menjelaskan jika mahar yang ada PDI Perjuangan adalah biaya untuk kebutuhan operasional, konsolidasi dan penguatan basis pemilih dalam menghadapi perhelatan Pilkada serentak.
“Sebenarnya bukan mahar. Di PDI Perjuangan tidak mengenal namanya mahar. Yang ada biaya operasional dan konsolidasi yang nilainya tidak sebesar itu.
Tidak di sadari tradisi Pilkada menangkan usungan partai bukan hanya sebagai usungan akan tetapi partai ini calon yg di usung bisa berkelangsungan khususnya utk konsolidasi internalSebenarnya statemen saya bukan melalui konfrensi pers,” katanya.
Menurutnya, dalam menghadapi perhelatan politik memang tidak sedikit membutuhkan biaya. Tentunya, partai politik akan membiayai berbagai kebutuhan dalam menunjang operasional selama proses perhelatan berlangsung.
Dia menyebutkan, di PDI Perjuangan beberapa kebutuhan seperti, saksi di tingkat TPS, tingkat Kecamatan dan tingkatan KPU dan biaya gerak regu untuk pemilih (Guraklih) di tingkatan RT/RW yang membutuhkan alokasi anggaran yang tugasnya mengajak kepada masyarakat calon usungan sesuai visi dan misinya.
Bahkan ada wilayah di Kota Palopo keberadaan TPS yang sangat sulit di jangkau kendaraan yang berada di pegunungan seperti, di Tandung dan Minjana, Kelurahan Peta.
Selain itu, ada juga kamar hitung sebagai pusat pengelolaan dan penginputan hasil perhitungan suara di TPS yang terkoneksi ke DPD dan DPP serta kegiatan sosialisasi yang tentunya membutuhkan anggaran.
“Jadi saya pertegas lagi. Mahar yang kita maksudkan ini bukan banderol atau biaya sebagaimana yang umumnya dipahamami.
Melainkan, untuk alokasi dalam membiayai kebutuhan operasional untuk menjalankan mesin partai demi memenangkan calon yang diusung partai, katanya, Senin kemarin.
Sementara, keberadaan PDIP juga memiliki pemilih rasional. Itu dibuktikan, keberadaan PDIP Kota Palopo dalam setiap pemilu Kota Palopo memperoleh tiga kursi dari 25 kursi DPRD Palopo, termasuk pemilu 2024 masih mempertahankan tiga kursi di parlemen.
Mengenai arah dukungan PDIP dalam Pilkada khususnya di Kota Palopo masih dinamis. “Siapapun calon yang mendapat rekomendasi DPP nantinya, maka wajib bagi kita memenangkan.
PDIP selalu tegak lurus terhadap DPD Sulsel bahkan DPP dan berkomitmen memenangkan calon yang diusung,” katanya. (*)

