​PALOPO–Publik di Kota Palopo, terutama para pemerhati kasus korupsi tengah menanti keseriusan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Kantor DPRD Palopo yang nilainya mencapai puluhan miliar. Publik berharap Kejari Palopo tidak ‘masuk angin’ dalam penyelidikan perkara ini.

Apalagi setelah melalui proses investigasi yang intensif, Kejari Palopo telah menjanjikan akan mengumumkan hasil pemeriksaan sampel fisik Gedung DPRD Palopo sekitar pekan keempat Oktober 2025. Tentunya pengumuman ini menjadi penentu, apakah proyek pembangunan fasilitas wakil rakyat tersebut terindikasi adanya penyimpangan atau tidak.

​Kepastian tersebut disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Palopo, Yoga, awal pekan ini. Menurutnya, sampel yang diperiksa telah diuji di Laboratorium (LAB) Universitas Negeri Makassar (UNM) untuk mengetahui kualitas dan kesesuaian material dengan spesifikasi proyek.

​”Diperkirakan dua minggu lagi hasilnya keluar. Nanti akan kami sampaikan ke teman-teman wartawan,” ujar Yoga, memastikan bahwa informasi krusial ini akan langsung disampaikan ke publik begitu hasil LAB diterima.

​Proyek Gedung DPRD Palopo telah lama menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Sebagai infrastruktur penting yang menggunakan dana publik, setiap detail perkembangannya selalu disoroti. Pemeriksaan fisik dan material yang dilakukan Kejari melalui LAB UNM merupakan langkah penting untuk menjawab keraguan publik terkait dugaan potensi kerugian negara.

​Pengumuman yang dijadwalkan pada akhir bulan ini bukan sekadar rilis data teknis. Bagi warga Palopo, hasil pemeriksaan tersebut adalah cerminan dari transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.

Jika hasil lab menunjukkan adanya ketidaksesuaian standar, ini akan membuka babak baru dalam proses hukum, mengarah pada penetapan tersangka dan potensi tuntutan. Sebaliknya, jika hasilnya ‘bersih’, ini dapat meredam spekulasi yang selama ini beredar.

​Janji Kasi Pidsus Yoga untuk segera mempublikasikan hasil temuan laboratorium menunjukkan komitmen Kejari Palopo dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan kasus korupsi dengan keterbukaan. Sikap proaktif ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

​Masyarakat Palopo kini berada dalam posisi menanti, menghitung mundur dua pekan ke depan. Tanggal-tanggal di pekan terakhir Oktober akan menjadi saksi atas kelanjutan nasib proyek Gedung DPRD Palopo, dan apakah akan ada “ketuk palu” dari Kejari yang membawa kabar gembira atau justru kabar penetapan status hukum baru. Hasil investigasi ini dinanti sebagai ujian integritas dalam pembangunan daerah. (***)