Bawaslu Palopo Gelar Penguatan Pemahaman Kepemiluan Bagi Penyandang Disabilitas, Gandeng Media Lewat MoU

PALOPO–Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, menggelar Rapat Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, yang dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama media, Kamis (12/11/2026).

Ketua Bawaslu Kota Palopo, Khaerana, mengatakan penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan pelayanan dan akses yang maksimal dalam setiap tahapan pemilu, termasuk dalam proses pendataan pemilih.

Menurutnya, kondisi disabilitas yang dimiliki setiap individu perlu menjadi perhatian dalam pengawasan Bawaslu, khususnya pada proses pemutakhiran data pemilih. Hal tersebut penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak pilih mereka saat pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

“Kami berharap ke depan akses bagi kelompok disabilitas semakin diperhatikan. Tidak boleh lagi ada TPS yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Pelayanan kepada mereka harus benar-benar dimaksimalkan,” ujarnya.

Khaerana juga menegaskan bahwa Bawaslu terbuka terhadap berbagai masukan dari penyandang disabilitas. Sebab, mereka merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan serta kendala yang dihadapi dalam memperoleh layanan kepemiluan.

Ia menjelaskan, sesuai regulasi, penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai penyelenggara. Karena itu, Bawaslu tetap membuka ruang bagi penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.

Selain penguatan pemahaman kepemiluan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk media massa, salah satunya Koran Seruya.

Khaerana menyampaikan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Bawaslu menjadi salah satu alasan pentingnya membangun sinergi dengan media. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan informasi kepemiluan dapat tersampaikan secara lebih luas kepada masyarakat.

Ia berharap, pada pelaksanaan Pemilu 2029 mendatang, partisipasi masyarakat semakin meningkat. Tidak hanya dalam menggunakan hak pilih, tetapi juga dalam memberikan informasi kepada Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu maupun persoalan masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih.

Menurutnya, Bawaslu telah menyediakan posko pengaduan bagi masyarakat. Setiap laporan terkait persoalan kepemiluan, termasuk warga yang belum terdaftar sebagai pemilih, nantinya akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai kewenangan.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Palopo, Azriani Bachry, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai forum ini menjadi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan dan kendala yang selama ini dihadapi dalam mengakses layanan kepemiluan.

Azriany mengungkapkan, saat ini jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih di Kota Palopo mencapai kurang lebih 1.041 orang. Ia berharap, ke depan fasilitas TPS benar-benar memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas netra dan fisik. Selain aksesibilitas lokasi, perhatian juga perlu diberikan terhadap fasilitas pendukung selama proses pemungutan suara.

Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah pelayanan antrean. Menurutnya, penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan prioritas atau kemudahan saat mengantre di TPS. Sebab, selama ini fasilitas dan pelayanan yang diberikan masih dinilai sangat kurang.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bawaslu Kota Palopo menyatakan akan memperhatikan aspirasi yang disampaikan PPDI. Diharapkan, masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan diwujudkan dalam peningkatan aksesibilitas serta kualitas pelayanan kepemiluan bagi penyandang disabilitas pada pemilu mendatang. (nada)