PALOPO–Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Palopo mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan update atau memperbarui data kependudukannya. Hal ini penting untuk memastikan data peserta sesuai dengan dokumen kependudukan yang berlaku, khususnya bagi bayi yang baru lahir dan menggunakan nama “Bayi Nyonya”.
Kepala BPJS Cabang Palopo, Dahniar Hasyim Dahlan, mengatakatan update data kependudukan sangat penting dilakukan terutama bagi masyarakat yang anggota keluarganya bertambah atau baru lahir. Dia menyebut, masyarakat seringkali mempertanyakan status kepesertaan BPJS Kesehatan bayinya yang tiba-tiba nonaktif.
Dahniar menjelaskan, data bayi yang baru lahir dapat didaftarkan sebagai peserta terhitung sejak tanggal kelahirannya. Namun bayi tersebut harus segera melakukan update data kependudukannya untuk menghindari penonaktifan secara otomatis, yang mana kepesertaan atas nama bayi nyonya hanya diberikan waktu selama 3 bulan khususnya untuk kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.
“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu melakukan update data kependudukannya. Khususnya kepada masyarakat yang seringkali mempertanyakan status kepesertaan anaknya yang tiba-tiba nonaktif. Jadi untuk anak bayi yang baru lahir, kepesertaan JKN itu sudah aktif sejak ia didaftarkan. Namun, jika hingga usia 3 bulan belum dilakukan update ke Dinas Dukcapil, maka status kepesertaannya bisa nonaktif secara otomatis, terutama pada kepesertaan segmen PBI JK, ” jelas Dahniar.
Selain bayi yang baru lahir, anggota keluarga yang sudah meninggal dunia juga harus segera dilaporkan. Sebab tagihan iuran bulanan tetap akan berjalan jika tidak dilaporkan ke BPJS Kesehatan.
BPJS Palopo mencatat saat ini capaian cakupan peserta Universal Health Coverage (Jaminan Kesehatan Semesta) untuk Kota Palopo sudah mencapai 92,36 persen, Luwu 86,20 persen, Luwu Utara 80,53 persen, sedangkan untuk Luwu Timur 93,05 persen.
Untuk diketahui, UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, tujuannya untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, dan terjangkau, tanpa hambatan finansial. Dalam konteks Indonesia, UHC diwujudkan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. (haswan)

