BELOPA–Pelaku tambang emas ilegal atau PETI di beberapa desa di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, tak jerah. Sudah berulangkali dirazia, bahkan alat berat ikut disita dan pelaku sudah beberapa digelandang, namun aktivitas PETI di daerah tersebut tidak pernah berhenti. Malah mereka terkesan main petak umpet dengan aparat berwenang agar bisa menambang di beberapa lokasi di alur Sungai Sungai di Bajo Barat.
Yang memiriskan, meski sudah beberapa pelaku PETI diamankan dalam serangkaian penertiban yang dilakukan tim gabungan Polres Luwu dan Polda Sulsel, namun belum ada satu pelaku yang duduk di kursi pesakitan atau jadi terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Luwu.
Penindakan PETI semestinya tidak hanya diukur dari jumlah operator dan alat berat yang diamankan. Lebih penting lagi, sejauh mana aparat mampu mengungkap aktor utama, jaringan bisnis, serta pihak-pihak yang diduga mengambil keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal.
Dan tentunya, penegakan hukum diharapkan tidak berhenti pada operator alat berat, melainkan mampu menelusuri pemilik modal, pemilik peralatan, pengendali kegiatan hingga jaringan penampung dan penjualan hasil tambang bisa ditangkap dan dipenjara. Jika tidak, maka berbagai upaya penindakan yang dilakukan aparat kepolisian hanya akan sia-sia belaka.
Bila operasi penertiban menyentuh pemilik modal dan pemilik peralatan, tentu saja penindakan (razia) tidak sekadar menjadi kegiatan berulang. Penindakan akan menghasilkan kepastian hukum, efek jera, sekaligus perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat Kabupaten Luwu.
Diketahui, Polres Luwu kembali menertibkan aktivitas PETI di Bajo Barat, Sabtu malam lalu, 14 November 2026. Dalam operasi di Desa Tumbubara, Kecamatan Bajo Barat, polisi mengamankan empat operator dan enam unit alat berat yang diduga digunakan untuk aktivitas penambangan emas ilegal.
Operasi terbaru dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Luwu, AKP Muhammad Ibnu Robbani, bersama personel Satreskrim. Penertiban menyasar dua lokasi penambangan yang berjarak sekitar 300 meter.
“Di lokasi pertama, petugas mengamankan dua operator alat berat berinisial FR dan AW. Polisi juga mengamankan tiga unit alat berat, masing-masing dua unit Liugong dan satu unit JCB 215. Selain itu, ditemukan dua lembar karpet yang diduga digunakan sebagai media penyaring material emas,” ujar Muhammad Ibnu Robbani, dalam press releasenya.
Sementara di lokasi kedua, lanjutnya, polisi mengamankan dua operator berinisial A dan AS. Dari lokasi tersebut, turut diamankan tiga unit alat berat, terdiri atas satu unit Kobelco SK 210 dan dua unit Hitachi PC 200. “Secara keseluruhan, polisi mengamankan empat operator, enam unit alat berat, serta empat lembar karpet yang diduga berkaitan dengan aktivitas penambangan emas tanpa izin,” kata Kasat Reskrim.
Sementara Kapolres Luwu, AKBP Andrias Nurcahyo Wibowo, menegaskan komitmen jajarannya melakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional terhadap aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Penanganan perkara tidak hanya menyasar orang-orang yang ditemukan beraktivitas di lapangan. Penyidik juga akan mendalami keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki hubungan dengan kegiatan pertambangan tersebut,” tegas Andrias.
Saat ini, Satreskrim Polres Luwu tengah menyiapkan gelar perkara untuk menentukan peningkatan status penanganan dari penyelidikan ke penyidikan. Penyidik juga akan memeriksa empat operator yang diamankan, mendalami keterangan pihak-pihak terkait, mengumpulkan dokumen dan alat bukti tambahan, serta berkoordinasi dengan ahli dan instansi berwenang.
PERHATIAN PUSAT
Pemberantasan pertambangan ilegal juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Sejumlah operasi penegakan hukum di berbagai daerah memperlihatkan upaya aparat untuk menindak aktivitas tambang ilegal sekaligus mengungkap jaringan yang memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.
Di Kalimantan Barat, Polda Kalbar mengungkap 25 kasus pertambangan emas tanpa izin selama periode 19 Oktober hingga 1 November 2026. Dalam pengungkapan yang diumumkan pada 10 November 2026 tersebut, polisi mengamankan 41 tersangka, menyita 435,9 gram emas, serta uang tunai sekitar Rp424,2 juta. Penindakan juga menyasar rantai distribusi hasil tambang ilegal, termasuk pihak yang menampung, mengangkut, mengolah, dan menjual emas.
Sementara di Nabire, Papua Tengah, Kementerian Kehutanan bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan aparat penegak hukum mengungkap aktivitas tambang emas ilegal di kawasan hutan.
Dalam penanganan kasus tersebut, sejumlah alat berat diamankan dan empat warga negara asing ditetapkan sebagai tersangka. Pemerintah juga telah membentuk Satgas PKH berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menertibkan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan.
Rangkaian penindakan di sejumlah daerah tersebut menjadi gambaran bahwa pemberantasan tambang ilegal membutuhkan penegakan hukum yang menyeluruh, termasuk terhadap pihak yang mengendalikan kegiatan dan menikmati hasilnya.
Kembali terjadinya penertiban PETI di Luwu menempatkan aparat penegak hukum pada tantangan berikutnya, yakni memastikan perkara tersebut benar-benar berlanjut ke proses hukum.
Sebab, Polres Luwu kesekian kali bubarkan PETI, belum ada kabar lanjut ke pengadilan menjadi persoalan yang perlu dijawab melalui keterbukaan informasi mengenai perkembangan setiap perkara penambangan ilegal yang pernah ditertibkan.
Masyarakat berhak mengetahui apakah perkara-perkara sebelumnya telah ditingkatkan ke penyidikan, berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka, apakah berkas perkara telah dilimpahkan ke kejaksaan, serta apakah sudah ada yang diproses di pengadilan.
Untuk operasi terbaru di Desa Tumbubara, hingga berita ini ditulis, penanganan masih dalam tahap persiapan gelar perkara untuk menentukan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. (***)

