PALOPO–Lurah Lebang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Darman, memastikan tidak ada ‘sultan’ yang memiliki lahan di pegunungan Buntu Tabaro. Dia menegaskan, lahan di Buntu Tabaro murni milik masyarakat setempat.
Buntu Tabaro berada di RW 06/RT 03 Kelurahan Lebang. Dalam beberapa hari terakhir, Buntu Tabaro viral lantaran diduga adanya aktivitas pembangunan spot wisata dan villa di lereng gunung tersebut. Bahkan di atas lereng Buntu Tabaro ditengarai gundul gegara adanya pembangunan jalan menggunakan alat berat.
Buntu Tabaro yang berbatasan dengan Kelurahan Balandai dan Temmalebba, Kecamatan Bara, dan Kelurahan Battang di Kecamatan Wara Barat. Mencuatnya adanya kerusakan hutan di Buntu Tabaro yang viral di media sosial memicu kekhawatiran warga Balandai dan Temmalebba. Mereka khawatir ancaman bencana alam tanah longsor akibat kerusakan hutan di Buntu Tabaro.
“Sesuai penelusuran kami, tidak ada sultan yang ramai disebut-sebut di media sosial memiliki lahan di Buntu Tabaro. Tidak ada juga pemilik modal besar, atau oknum anggota DPR RI yang memiliki lahan untuk membangun villa atau spot wisata di atas Buntu Tabaro,” kata Darman.
Adapun perintisan jalan di lereng Buntu Tabaro menggunakan alat berat, Darman menyebut aktivitas tersebut murni swadaya masyarakat untuk membuka akses jalan ke kebun mereka. “Jalan dibangun masyarakat secara swadaya. Jadi bukan dibangun pemilik modal atau sultan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Darman juga menyebut, hingga saat ini tidak ada pembangunan spot wisata dan villa di Buntu Tabaro. “Yang dibangun di sana oleh warga bukan villa, tetapi rumah kebun atau rumah semi permanen,” katanya.
Meski demikian, Darman mengakui, aktivitas warga yang merintis pembangunan jalan dan membangun rumah semi permanen di Buntu Tabaro berpotensi merusak kelestarian hutan. “Sehingga sesuai temuan tim bentukan Pemkot Palopo saat melakukan peninjauan beberapa kali ke Buntu Tabaro telah melihat berbagai kerusakan hutan. Saat ini, tim Pemkot sudah mengeluarkan larangan beraktivitas yang berpotensi merusak hutan,” katanya.
Termasuk Darman menegaskan, sesuai instruksi atasannya, Walikota Palopo Hj Naili Trisal, pelarangan beraktivitas yang berpotensi merusak kelestarian hutan akan dikawal hingga ke jalur hukum, jika masih ada warga yang tidak mengindahkan larangan tersebut. “Kami sudah sampaikan ke warga menghentikan kegiatannya di Buntu Tabaro. Kalau masih melakukan kegiatan yang berpotensi merusak kelestarian hutan, maka kami menempuh jalur hukum,” tegasnya. (nada)

