PALOPO-Menanggapi isu terkait tanah yang tidak digunakan akan diambil alih oleh negara.Hal ini membuat kuatir banyak pemilik tanah yang takut tanahnya akan dimiliki negara.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo,Aspar ,S.SiT, MPA menjelaskan bahwa hal itu tidak sepenuhnya benar.Dimana tanah yang dimaksud adalah tanah yang bersertipikat Hak Guna Bangunan(HGB) dan Hak Guna Usaha(HGU).

“Perlu saya jelaskan dalam kepemilikan tanah ada 5 macam yakni Hak Milik(HM) adalah Hak Terkuat, Terpenuh dan dapat di wariskan. Selanjutnya Hak Guna Bangunan (HGB) yang biasa digunakan untuk lokasi Perumahan, Hak Guna Usaha(HGU) yang biasa digunakan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan contoh untuk lahan kelapa sawit, selanjutnya sertipikat Wakaf yang biasa digunakan sertipikat Mesjid dan tempat ibadah lainya dan Hak Pengelolaan (HPL) yang biasa untuk Pemda “ujar Aspar saat ditemui diruang kerjanya, Selasa(29/7/2025).

Ditambahkan Aspar , dari 5 macam kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang bahwa Tanah Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha dapat diambil alih oleh negara, apabila digunakan tidak sesuai peruntukannya atau selama lebih dari 2 tahun tidak digunakan dengan baik dan dianggap sebagai tanah terlantar,.

Misalnya HGB yang digunakan untuk mendirikan bangunan, namun kenyataannya selama 2 tahun tidak terdapat bangunan atau bangunan yang didirikan kurang dari luas bangunan yang tertera dalam sertipikat tersebut maka tanah tersebut akan dianggap sebagai tanah terlantar yang berhak diambil oleh negara untuk dimanfaatkan dengan baik oleh negara. Begitupun tanah HGU yang digunakan untuk lahan pertanian namun kenyataannya selama lebih dari 2 tahun tanah tersebut tidak gunakan untuk pertanian maka tanah tersebut pun dianggap sebagai tanah terlantar yang juga akan diambil alih oleh negara.

Namun dijelaskan Aspar, untuk proses pengalihan tanah tersebut kepada negara, prosesnya tidak mudah. Petugas Kantor BPN terlebih dulu harus memberikan teguran sebanyak 3 kali kepada pemilik tanah. Bila teguran sebanyak 3 kali tersebut tidak dihiraukan oleh pemilik tanah, maka BPN akan membuat pelaporan ke BPN Wilayah yang nantinya BPN Wilayah tersebut akan melakukan kunjungan untuk memeriksa laporan dari BPN didaerah tersebut.

Apabila BPN Wilayah mendapatkan bukti sesuai laporan laporan BPN Daerah, maka BPN Wilayah seterusnya akan melaporkan hasil pemeriksaannya ke BPN Pusat dan nantinya BPN Pusatlah yang akan mengambil tindakan untuk mengambil lahan tersebut untuk diambil oleh negara.

“Jadi proses pengalihannya tidak mudah, karena harus melalui pemeriksaan dari daerah hingga ke pusat,”jelas pria asal Bulukumba ini.

Lebih lanjut ditambahkan Aspar, untuk saat ini Kantor ATR/BPN Kota Palopo belum mendapatkan tanah HGB dan HGU yang terlantar yang akan diambil alih oleh negara .

” Tahun lalu ada 2 laporan tanah HGB yang tidak digunakan selama lebih 3 tahun, namun saat kami tinjau dan lakukan pemeriksaan ternyata ditanah tersebut sudah didirikan bangunan,jadi tanah tersebut tidak jadi kami laporkan ke kantor wilayah”jelas Pria asal Bulukumba ini.

Terakhir ia menyampaikan kepada masyarakat Kota Palopo yang memiliki tanah bersertifikat HGB dan HGU, agar menggunakan tanah tersebut dengan bijak.Setiap orang yang telah diberikan hak atas tanah wajib menjaga fungsi sosial dari tanah tersebut. Hal itu termasuk menjaga pemanfaatannya sebagaimana sudah dijanjikan sejak awal pembuatan hak.