MAKASSAR — Bupati Luwu, H. Patahudding, menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Nusron Wahid, S.S., M.Si, di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis (13/11/2025).
Kehadiran Menteri ATR/BPN disambut hangat oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. H. Jufri Rahman, M.Si, bersama para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Selatan, termasuk Bupati Luwu.
Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda koordinasi nasional untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang agraria dan tata ruang.
Dalam sambutannya, Sekda Sulsel Dr. H. Jufri Rahman menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut, menyoroti bahwa persoalan agraria dan tata ruang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
”Kunjungan kerja Bapak Menteri kami maknai sebagai momentum penting untuk memperkuat koordinasi, mempercepat implementasi kebijakan, serta mencari solusi bersama atas berbagai tantangan yang masih dihadapi di lapangan,” ujar Jufri Rahman.
Pemerintah Provinsi Sulsel berkomitmen mendukung kebijakan Kementerian ATR/BPN, termasuk digitalisasi layanan pertanahan, penertiban aset pemerintah, dan percepatan program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna mewujudkan kepastian hukum atas tanah, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid secara simbolis menyerahkan sertifikat barang milik daerah kepada masing-masing kepala daerah yang hadir. Bupati Luwu, H. Patahudding, juga menerima penyerahan sertifikat ini, yang menjadi simbol komitmen bersama dalam pengelolaan aset daerah yang transparan dan tertib administrasi.
Acara dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi tertutup antara Menteri ATR/BPN dengan para kepala daerah untuk membahas langkah strategis percepatan program pertanahan dan penataan ruang di tingkat daerah.
Melalui kehadirannya, Bupati Luwu H. Patahudding menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Luwu terhadap kebijakan nasional di bidang agraria serta komitmennya dalam memperkuat pengelolaan aset daerah dan pelayanan pertanahan yang berkeadilan bagi masyarakat Luwu .(ayonk)

