BELOPA–Bupati Luwu, H. Patahudding meminta PT Masmindo Dwi Area (MDA) tidak lagi mengingkari kesepakatan yang telah ditetapkan antara Pemerintah Kabupaten Luwu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan PT MDA. Kesepakatan yang dicapai tiga pihak tersebut berisi empat langkah strategis untuk menjaga stabilitas investasi sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tetap terakomodasi.

Kesepakatan itu dicapai bersama saat ketiga pihak bertemu di Belopa, Rabu lalu, 17 September 2025. Pertemuan dipimpin langsung
Bupati Luwu H. Patahudding, dan dihadiri Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, Ketua DPRD Luwu, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres Luwu, Dandim 1403/Palopo.

Termasuk hadir juga perwakilan ATR/BPN, camat setempat, serta jajaran manajemen MDA. Pertemuan membahas dinamika investasi dan kendala di lapangan, termasuk 16 aksi pemalangan jalan menuju lokasi operasi Awak Mas Project sepanjang Agustus 2025.

Dari pertemuan itu, disepakati empat rekomendasi utama. Pertama, transparansi tenaga kerja. Rencana kebutuhan tenaga kerja hingga tahun 2025 akan disampaikan secara terbuka kepada Satgas dan Pokja Percepatan Investasi.

Selanjutnya menyepakati untuk mengutamakan mediasi. Penyelesaian aksi pemalangan jalan diutamakan melalui jalur kekeluargaan. Namun, langkah hukum akan ditempuh jika provokasi berulang tetap terjadi.

Disepakati pula bahwa Pokja sebagai juru bicara resmi. Pokja ditetapkan sebagai penanggung jawab komunikasi, dengan dukungan Forkopimda dalam setiap upaya mediasi.

Terakhir melakukan safari hukum ke desa-desa. Dalam hal ini melibatkan pemerintah, aparat, dan MDA akan melaksanakan sosialisasi serta penyuluhan hukum ke desa-desa di jalur logistik pertambangan.

Bupati Luwu Patahudding menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan jalan tengah antara kepastian hukum, keberlanjutan investasi, dan hak masyarakat. “Jangan lagi ada pihak yang mengingkari. Terutama PT MDA mesti melaksanakan dan mengindahkan kesepakatan yang sudah dicapai,” tegas Patahudding.

Menurut dia, investasi PT MDA di wilayah Latimojong harus memberi manfaat nyata bagi daerah, terutama bagi masyarakat sekitarnya. “Termasuk rekrutmen tenaga kerja wajib dilakukan secara transparan dan adil. Dengan basis data desa, kebutuhan pekerja bisa terpetakan dengan baik dan tentunya ada skala prioritas bagi warga setempat,” tandas Patahudding.

Sementara itu, dilansir KORAN SERUYA dari smartnews.co.id, Sabtu (20/9/2025), Direktur MDA, Erlangga Gaffar, menambahkan bahwa pihaknya selalu mengedepankan dialog. “Kami sudah menyusun peta sebaran tenaga kerja dan memastikan semua kontraktor serta subkontraktor mengikuti sistem rekrutmen satu pintu melalui Pokja,” tegasnya.

Nah, dengan lahirnya empat rekomendasi ini, Pemkab Luwu bersama Forkopimda dan MDA berharap iklim investasi di Luwu semakin sehat, kesempatan kerja masyarakat terserap secara adil, dan keberlanjutan Awak Mas Project sebagai salah satu investasi strategis daerah tetap terjaga. (***)