PALOPO — Jelang pemilihan legislatif 14 Februari 2024 mendatang, sejumlah caleg DPRD Palopo mulai memasang tarif. Satu suara dibanderol atau dihargai Rp 500 ribu. KPU Palopo telah menetapkan jumlah Calon Legislatif (Caleg) yang akan bertarung di Palopo sebanyak 271 orang.

Mereka tersebar di 17 partai politik di empat daerah pemilihan atau Dapil. Dengan hanya 25 kursi yang tersedia, dipastikan sebanyak 246 caleg akan gigit jari. Dengan ketatnya persaingan segala macam cara digunakan untuk bisa terpilih sebagai wakil rakyat.

Salah satunya dengan melakukan money politic atau politik uang. Sejumlah warga mengaku sudah didatangi oleh tim sukses caleg yang meminta Kartu Keluarga dan KTP. ” Untuk satu suara mereka menjanjikan Rp 500 ribu. Kartu Keluarga saya sudah dikumpul oleh tim sukses,” kata salah satu warga Kota Palopo yang enggan disebut namanya.

Warga lainnya, mengungkapkan dirinya sudah dijanjikan Rp 300 ribu untuk satu suara. ” Tetangga saya juga sudah banyak yang didata oleh tim sukses caleg. Janjinya, Rp 300 satu suara,” ungkapnya. Praktik politik uang ini juga menjadi perhatian penuh Bawaslu Palopo. Beberapa waktu lalu, Ketua Bawaslu Palopo, Khaerana Parenrengi, mengungkapkan dari 9 kecamatan yang ada di Kota Palopo, pihaknya mewaspadai satu kecamatan yakni Sendana yang rawan terpapar Money Politic. Sebab, kecamatan tersebut memiliki track record temuan money politic pada Pemilu 2019 lalu.

Saat itu Bawaslu Kota Palopo menemukan temuan dugaan pelanggaran money politic. Namun, sambung Khaerana, Bawaslu Palopo saat itu tidak menemukan cukup bukti untuk melanjutkan proses pelanggaran tersebut. “Untuk saat ini kami belum melakukan pemetaan untuk wilayah kecamatan yang rawan money politic,” jelasnya, Selasa (10/10/2023) lalu.

“Ada salah satu kecamatan di Pemilu kemarin yang sempat ditangani, yakni Kecamatan Sendana, cuman tidak cukup bukti, jadi prosesnya dihentikan,” tambahnya. Kata Khaerana, dari contoh kasus di periode sebelumnya, Bawaslu Kota Palopo tentu memasukkan Kecamatan Sendana sebagai wilayah yang mendapatkan pengawasan lebih kelak.

Sementara itu, Pemerhati Politik Kota Palopo, Edy Maiseng, mengatakan praktek Money Politic itu mencoreng wajah demokrasi.

“Demokrasi merupakan pertarungaan gagasan, ide atau fikiran. Untuk kasus jual beli suara yg saat ini marak di Palopo, bagi saya tidak menggunakan akal pikiran karena orang terjerat dengan kepentingan yang sifatnya pragmatis, yang menghalalkan segala cara. Kebodohan berdemokrasi harus dihentikan. Kita harus mencari figur yg benar-benar bisa menjadi pemimpin bukan karena kepentingan Pragmatisme”, ungkapnya.

Ia berharap agar peran Bawaslu tak hanya menjadi pengawas dalam pelaksanaan pemilu. Mengingat anggaran yang digelontorkan untuk proses pelaksanaan pemilu sangatlah besar. ” Ingat anggaran kita unruk pemilu sangat besar, kalau tidak salah diatas 100 triliun. Bayangkan kalo misalkan hanya dalam bentuk kepanitiaan maka sia-sia uang sebanyak itu. Integritas dan moralitas penyelenggara harus dikedepankan. Bawaslu harus melaksanakan fungsinya secara benar,” tegasnya. (*)