Dinas Transmigrasi Ekspose Rencana Kawasan Transmigrasi Palopo

1178
Dinas Transmigrasi Palopo saat menggelar ekspose rencana kawasan transmigrasi.
ADVERTISEMENT

PALOPO — Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Transmigrasi menggelar ekspose dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)yang dilaksanakan di Hotel Agrowisata Palopo, Jumat (7/12/18).

Kepala Dinas Transmigrasi, Hermawan Irfan Abbas, dalam laporannya menyampaikan kegiatan tersebut guna menyediakan landasan bagi kegiatan perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi dan perencanaan pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi.

ADVERTISEMENT

Hermawan juga berharap melalui kegiatan tersebut, akan tersusun rencana pembangunan transmigrasi berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki ke ruangan dengan pusat pertumbuhan. Dalam kesatuan sistem pembangunan ekonomi wilayah kabupaten/kota dan provinsi

Adapun sasaran penyusunan RKT tersebut lanjutnya, agar tersusun dokumen yang membuat kebijakan pembangunan daerah, luas deliniasi kawasan transmigrasi, rencana struktur kawasan transmigrasi, rencana peruntukan kawasan transmigrasi, arahan jenis transmigrasi dan bentuk permukiman transmigrasi.

ADVERTISEMENT

“Pada kegiatan ini dilaksanakan, juga ada arahan penataan persebaran penduduk dan Kebutuhan sumber daya manusia, arahan indikasi program utama, dan tahapan perwujudan kawasan transmigrasi serta ketentuan pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi,” jelas Hermawan.

Sementara itu, Walikota Palopo yang diwakili Asisten 1 bidang Pemerintahan, Burhan Nurdin, memberikan apresiasi atas pelaksanaan ekspose tersebut, karena hal tersebut sangat penting mengingat dinas transmigrasi yang dibentuk tahun 2016 lalu, dalam programnya berbeda dengan dinas-dinas lain.

“Program transmigrasi ini tidak melibatkan satu saja unit-unit kerja di pemerintahan daerah karena banyak hal yang berkaitan dengannya, apalagi Palopo ini wilayahnya mungkin berbeda dengan daerah lain,” ungkap Burhan.

Lanjutnya, pemerintah berharap Palopo ke depan akan terlahir kawasan transmigrasi sebagai upaya mengembangkan daerah-daerah pinggiran wilayah kelurahan, sehingga akan berimbas pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

“Program transmigrasi ini lebih seru dari kita bayangkan. Karena pengembangan wilayah pinggiran di setiap kelurahan akan terasa, dan pemerataan pembangunan akan semakin jelas,” tandasnya.

Kegiatan tersebut juga di hadiri Kepala Balitbangda, Ilham Tahier, Konsultan Provinsi Opal 86, Hendrik dan para camat dan lurah se-Kota Palopo.

Sebelumnya, tiga wilayah yang berada di Kecamatan Sendana Kota Palopo akan dijadikan sebagai pemukiman transmigrasi. Tiga wilayah tersebut yakni Minjana, Tandung dan Palili. Hal ini berdasarkan hasil survei identifikasi calon areal (Sica) di tiga wilayah tersebut oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel tahun 2017 lalu.

Kepala Seksi Perencanaan Teknis Bidang Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Sukarno Sajuli, mengatakan, berdasarkan hasil pengamatan dan pengambilan titik koordinat calon lokasi transmigran Minjana, Tandung dan Palili Kelurahan Peta Kecamatan Sendana sudah memenuhi persyaratan untuk dikembangkan menjadi areal pemukiman transmigrasi.

Sukarno menyebutkan, status lahan berada dalam areal pengguna lain (APL) dimana areal ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai lahan/areal permukiman transmigrasi ”Ini karena lokasinya berada di luar kawasan hutan dengan luas areal yang dapat dicadangkan kurang lebih 976,73 Ha,” katanya.

Selain itu sebutnya, adanya dukungan masyarakat yang menginginkan lokasi tersebut dapat dikembangkan sebagai lokasi transmigrasi sesuai dengan surat dukungan dalam bentuk pernyataan. Dan perlu adanya pengamanan lokasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya guna mengantisipasi penyerobotan lahan atau pembukaan lahan oleh oknum tertentu untuk memanfaatkan lokasi tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat menimbulkan konflik kepentingan yang dapat merugikan masyarakat setempat.

Ia menjelaskan, juga diperhatikan sifat fisik lahan yang meliputi kondisi topografi aksesbility, sumber daya air, sumber daya lahan dan kesuburan tanah, status lahan dan penggunaan lahan layak untuk dikembangkan sebagai calon permukiman transmigrasi baru, dengan pola yang cocok dikembangkan berdasarkan penilaian kesesuaian lahan serta didukung oleh jenis-jenis tanaman yang tumbuh. ”Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dan menginventarisasi kepemilikan lahan terutama lahan yang sudah digarap oleh warga. Dan perlu dibuat surat pernyataan dukungan siap menyerahkan lahannya diprioritaskan sebagai warga transmigran penduduk setempat (TPS),” tegasnya.

Untuk mencegah terjadinya okupansi/penyerobotan lahan oleh penduduk setempat atau masyarakat perlu dijaga dan diadakan penegasan serta pengamanan terhadap areal yang telah dilaksanakan survei tersebut baik oleh pemerintah dan instansi terkait.

”Proses pengurusan SK pencadangan dari Wali Kota perlu segera diterbitkan dan ditindaklanjuti pengusulan SK pencadangan gubernur,” jelasnya.

Kepala Dinas Transmigrasi Kota Palopo, Hermawan Irfan Abbas mengatakan Pemerintah Kota Palopo tengah melakukan inventarisasi lahan. Termasuk siapa-siapa saja pemilik lahan yang ada di lokasi calon area transmigrasi tersebut.

”Untuk lahan transmigrasi tidak ada pembebasan lahan karena para pemilik lahan nantinya akan menjadi prioritas sebagai calon peserta transmigrasi,” sebut Irfan kala itu.

Ia menambahkan, untuk syarat menjadi warga transmigrasi itu tergantung jenis transmigrasi yang akan dilaksanakan nantinya. Untuk warga Palopo diutamakan adalah warga pemilik lahan. Kalau belum cukup baru dicari masyarakat sekitar lokasi yang belum memiliki lahan untuk digarap. (asm)

ADVERTISEMENT