PALOPO–DPRD Kota Palopo bersama eksekutif tengah fokus membahas Rancangan APBD 2026, yang ditargetkan akan ditetapkan pada Senin, 15 Desember 2025 mendatang. Siang hingga dini hari, para wakil rakyat bersama pimpinan OPD membahas berbagai alokasi anggaran yang akan dianggarkan melalui APBD 2026.

Salah satunya, Dewan tengah fokus memperjuangkan alokasi anggaran gaji/honor tenaga PPPK paruh waktu Kota Palopo yang akan dialokasikan melalui setiap OPD di jajaran Pemkot Palopo, agar bisa dianggarkan satu tahun anggaran terhitung Januari hingga Desember 2026.

“Kemampuan keuangan daerah hanya mampu menyiapkan gaji/honor tenaga PPPK paruh waktu hanya lima bulan atau terhitung Januari hingga Mei 2026. Kami berupaya agar bisa dianggarkan satu tahun, semoga ada jalan,” kata Wakil Ketua II DPRD Palopo, Alfri Jamil by phone di live streaming SERUYA TV, Rabu (10/12/2025).

Dikatakan Alfri Jamil, besaran gaji/honor PPPK paruh waktu bervariasi sesuai beban kerjanya. “Misalnya, gaji/honor PPPK paruh waktu Satpol-PP tentu berbeda dengan gaji/honor PPPK paruh waktu di kelurahan. Begitu juga dengan personel Damkar, tentu beda honornya dengan PPPK paruh waktu tenaga administrasi di OPD. Ini tergantung beban kerja,” urai Alfri Jamil.

Diketahui, sebanyak 3.300 PPPK paruh waktu Kota Palopo akan dilantik dan mendapatkan NIP dalam bulan Desember 2025. Pelantikan diperkirakan paling lambat akhir Desember 2025. (nada)