DPRD Warning Dinsos Luwu, Sekretaris Mengaku Tak Tahu Terkait Penyaluran BPNT

182

Belopa — DPRD Kabupaten Luwu meminta agar Dinas Sosial (Dinsos) dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat memaksimalkan perannya.

Dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan mitra kerja diantaranya Dinas Sosial, Bulog, Tim PKH (Program Keluarga Harapan) Luwu, dan Bank Mandiri, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Luwu, Wahyu Napeng menegaskan penyaluran BPNT di Luwu harus tepat sasaran, tepat administrasi, tepat jumlah, tepat manfaat, tepat waktu dan tepat kualitas, terutama beras yang didistribusikan ke E-Warung.

Ia juga menyampaikan agar pihak Dinsos melakukan Verifikasi ulang kepada Suplier BPNT.

“Kami minta agar bantuan ini jangan sampai salah sasaran, kami akan terus mengawasi bantuan ini, karena itu salah satu fungsi kami di DPRD, saya juga tegaskan ke Dinas Sosial agar turun langsung mengecek dan melakukan Verifikasi ulang terhadap Suplier BPNT apakah mereka sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi surveyor. Kita harus cek kelayakan mereka,” tegas, Wahyu Napeng,

Kepada Bulog sebagai pihak penyedia BPNT 2019, Wahyu Napeng meminta agar Bulog menyediakan beras-beras berkualitas dalam penyediaan.

“Jangan hanya sekeder menyediakan tapi harus memastikan kualitas beras. Jangan main-main dengan bantuan ke masyarakat,” kata Wahyu Napeng.

Sementara itu, Sekretaris Dinsos Luwu, Gasmin dalam RDP yang juga dihadiri Wakil Ketua Komisi II Hamid Tara, Anggota Komisi II, Andi Admiral Kaddiraja, Ainun Masinring, Sukma, dan Sugiman Djanong mengatakan, dirinya belum mengetahui pasti soal penyaluran BPNT. Sekretaris Dinsos ini mengaku dirinya baru menduduki jabatan tersebut.

Dikatakannya, saat ini dirinya hanya bisa menyampaikan soal data dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Raskin atau Renstra ini terus berkurang mulai 2011-2015.

Sekertaris Dinsos ini menyebut, dengan berkurangnya KPM, Pemkab Luwu dapat dikatakan berhasil mengolah program ini.

“Karena saya baru menjabat sebagai sekretaris Dinsos, saya hanya bisa menyampaikan persoalan Data program Raskin atau Renstra. Sejak 2011-2015 KPM yang dulunya berjumlah 30 ribuan, untuk tahun ini menurun menjadi sekitar 23 ribuan, sementara terkait surveyor BPNT dan agen E Warung belum kami ketahui pasti,” ungkap Gasmin.

Namun demikian, Sekretaris Dinsos mengatakan akan melakukan Verifikasi ulang terhadap kelayakan Suplier yang ada di Kabupaten Luwu.(fit/hry)